Anggota DPR RI, Karolin Margret Natasa mengatakan, isu pengibaran bendera Malaysia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat ungkapan putus asa masyarakat di wilayah tersebut. <p style="text-align: justify;">"Itu jeritan atau ungkapan putus asa masyarakat di wilayah perbatasan karena memang akses mereka yang sangat sulit," kata Karolin di Pontianak, Jumat.<br /><br />Karolin menjelaskan, ketika isu pengibaran bendera merebak sebenarnya sudah ada alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp16,4 miliar untuk perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut.<br /><br />"Sehingga kurangnya informasi masyarakat yang berada di daerah tersebut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat," kata Karolin.<br /><br />Meski dana itu tidak bisa membuat jalan menjadi mulus, namun paling tidak memperbaiki fungsinya dulu agar bisa terlewati oleh kendaraan.<br /><br />Legislator Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) tersebut berharap akan ada tambahan anggaran pada tahun berikutnya untuk perbaikan kondisi jalan.<br /><br />Ia menilai, persoalan di perbatasan itu kompleks sehingga membutuhkan campur tangan semua pihak baik pusat, provinsi, dan kabupaten.<br /><br />"Untuk pemerintah pusat kami merasa sudah ada perhatian untuk daerah perbatasan tersebut tetapi masih belum optimal," jelas karolin.<br /><br />Akibat kerusakan dan pembangunan yang harus dikejar itu sangat berat sehingga tentunya akan memakan dana yang tidak sedikit.<br /><br />"Dan itu juga membutuhkan komitmen politik yang jelas," tegas Karolin.<br /><br />Karolin menegaskan, dirinya sudah pernah membawa masalah perbatasan ke DPR RI akibat kerawanan wilayah tersebut karena kurang tersentuhnya mereka dari pembangunan.<br /><br />"Kedepannya tentunya tidak cukup hanya janji saja tetapi memerlukan realisasi yang jelas terutama mengenai anggaran," jelasnya.<br /><br />Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) Ambresius Murjani menyatakan dukungannya atas rencana para kepala desa di perbatasan yang akan mengibarkan bendera Malaysia pada 17 Agustus 2011.<br /><br />Ia menjelaskan, di wilayah Kabupaten Sintang, terdapat dua kecamatan dan delapan desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, namun sebagian besar wilayah itu tertinggal dari segi pembangunan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>