Karolin : Rumah Sakit Mempawah Belum Terapkan Jampersal

oleh
oleh

Anggota Komisi IX DPR RI Karolin Margret Natasa mengatakan, program Jaminan Persalinan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan belum berjalan dan disosialisasikan dengan baik bahkan hingga tingkat rumah sakit. <p style="text-align: justify;">"Contoh di RSUD dr Rubini Mempawah, sampai sekarang belum melaksanakan Jampersal," kata Karolin Margret Natasa di sela kunjungan ke RSUD dr Rubini Mempawah, Selasa.<br /><br />Padahal, lanjut dia, sekarang sudah memasuki minggu ketiga April. Ia juga mengkritisi sikap Pemda dan rumah sakit yang menarik biaya dari kalangan penerima untuk persalinan sejak Januari.<br /><br />"Seharusnya tidak dipungut bayaran karena ada surat edaran menteri bahwa untuk Jampersal tetap dilayani," kata dia.<br /><br />Biaya pelaksanaan persalinan baik biasa maupun penyulit tetap ditanggung pemerintah. Rumah sakit dapat mengklaim biaya persalinan setelah diverifikasi terlebih dahulu.<br /><br />"Karena dananya ada dan sudah dianggarkan sebelumnya," kata politisi PDI Perjuangan itu.<br /><br />Ia juga mempertanyakan pengawasan kalau dana persalinan itu akan dikembalikan ke pasien. "Ini sangat rawan penyimpangan, dan siapa yang mengawasi," kata dia.<br /><br />Pelaksana harian Direktur RSUD dr Rubini Mempawah, Mukhtar Siagian mengakui hingga kini belum melaksanakan Jampersal.<br /><br />"Petunjuk teknis belum kami terima, surat edaran juga belum ada," kata Mukhtar Siagian.<br /><br />Hal itu membuat pihaknya belum melakukan sosialisasi ke petugas medik maupun rumah sakit terkait program Jampersal.<br /><br />Ia menambahkan, pihak rumah sakit masih menggunakan Program Jamkesmas bagi pasien yang ingin melahirkan.<br /><br />Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak, Armini membantah persiapan Jampersal kurang tergarap dengan baik misalnya di RSUD dr Rubini Mempawah.<br /><br />"Sosialisasi sudah dilakukan, untuk pelayanan yang dari Januari biayanya akan dikembalikan ke pasien," kata Armini.<br /><br />Ia menambahkan, hal serupa juga sudah disampaikan ke bidan dan Polindes. Kalbar mendapat alokasi dana Rp19,1 miliar untuk Program Jampersal tahun 2011.<br /><br />Karolin mengatakan, akan mencatat setiap informasi dan masukan yang diperoleh untuk pelaksanaan Jampersal di daerah.<br /><br />"Nanti akan disampaikan pada rapat dengan Menkes," katanya.<br /><br />Karolin melanjutkan, sejak awal sudah menduga bahwa Program Jampersal tidak terencana dengan baik.<br /><br /&gt;"Sejak tahun lalu sudah disampaikan, tetapi April baru dimulai," kata Karolin. Ia juga meragukan penyerapan dana Jampersal kalau mengacu persiapan dan temuan di lapangan.<br /><br />"Kalau tidak 100 persen, atau kalau 100 persen, perlu ada kajian lebih lanjut," katanya menegaskan.<br /><br />Ia meminta setiap anggota DPRD di kabupaten dan kota se-Kalbar untuk menampung aspirasi masyarakat termasuk menyangkut Jampersal. <strong>(phs/Ant)</strong></p>