Anggota Komisi IX DPR RI Karolin Margret Natasa mengatakan, program Jaminan Persalinan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan belum berjalan dan disosialisasikan dengan baik bahkan hingga tingkat rumah sakit. <p style="text-align: justify;">"Contoh di RSUD dr Rubini Mempawah, sampai sekarang belum melaksanakan Jampersal," kata Karolin Margret Natasa di sela kunjungan ke RSUD dr Rubini Mempawah, Selasa.<br /><br />Padahal, lanjut dia, sekarang sudah memasuki minggu ketiga April. Ia juga mengkritisi sikap Pemda dan rumah sakit yang menarik biaya dari kalangan penerima untuk persalinan sejak Januari.<br /><br />"Seharusnya tidak dipungut bayaran karena ada surat edaran menteri bahwa untuk Jampersal tetap dilayani," kata dia.<br /><br />Biaya pelaksanaan persalinan baik biasa maupun penyulit tetap ditanggung pemerintah. Rumah sakit dapat mengklaim biaya persalinan setelah diverifikasi terlebih dahulu.<br /><br />"Karena dananya ada dan sudah dianggarkan sebelumnya," kata politisi PDI Perjuangan itu.<br /><br />Ia juga mempertanyakan pengawasan kalau dana persalinan itu akan dikembalikan ke pasien. "Ini sangat rawan penyimpangan, dan siapa yang mengawasi," kata dia.<br /><br />Pelaksana harian Direktur RSUD dr Rubini Mempawah, Mukhtar Siagian mengakui hingga kini belum melaksanakan Jampersal.<br /><br />"Petunjuk teknis belum kami terima, surat edaran juga belum ada," kata Mukhtar Siagian.<br /><br />Hal itu membuat pihaknya belum melakukan sosialisasi ke petugas medik maupun rumah sakit terkait program Jampersal.<br /><br />Ia menambahkan, pihak rumah sakit masih menggunakan Program Jamkesmas bagi pasien yang ingin melahirkan.<br /><br />Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak, Armini membantah persiapan Jampersal kurang tergarap dengan baik misalnya di RSUD dr Rubini Mempawah.<br /><br />"Sosialisasi sudah dilakukan, untuk pelayanan yang dari Januari biayanya akan dikembalikan ke pasien," kata Armini.<br /><br />Ia menambahkan, hal serupa juga sudah disampaikan ke bidan dan Polindes. Kalbar mendapat alokasi dana Rp19,1 miliar untuk Program Jampersal tahun 2011.<br /><br />Karolin mengatakan, akan mencatat setiap informasi dan masukan yang diperoleh untuk pelaksanaan Jampersal di daerah.<br /><br />"Nanti akan disampaikan pada rapat dengan Menkes," katanya.<br /><br />Karolin melanjutkan, sejak awal sudah menduga bahwa Program Jampersal tidak terencana dengan baik.<br /><br />"Sejak tahun lalu sudah disampaikan, tetapi April baru dimulai," kata Karolin. Ia juga meragukan penyerapan dana Jampersal kalau mengacu persiapan dan temuan di lapangan.<br /><br />"Kalau tidak 100 persen, atau kalau 100 persen, perlu ada kajian lebih lanjut," katanya menegaskan.<br /><br />Ia meminta setiap anggota DPRD di kabupaten dan kota se-Kalbar untuk menampung aspirasi masyarakat termasuk menyangkut Jampersal. <strong>(phs/Ant)</strong></p>