Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Aris Martono Haryadi menerima Tim Monitoring Sosialisasi Reformasi Birokrasi TNI AD yang dipimpin oleh Kolonel Inf Arifin di Ruang Rapat Puskodalopsdam XII/Tpr, Kamis (22/10) kemarin. <p style="text-align: justify;">Sasaran reformasi birokrasi di Tubuh TNI AD diantaranya, terwujudnya organisasi TNI AD yg efektif dan efisien, terwujudnya personel TNI AD yang kompeten dan kompetitif, terwujudnya institusi yang terbuka dan melayani, mewujudkan moralitas personel TNI AD yang bersih, bebas KKN dan akuntabel, mewujudkan aparatur atau personel reformasi birokrasi TNI AD yang profesional dan berkinerja tinggi.<br /><br />Wakasad Letjen TNI M. Erwin.S selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kolonel Inf Arifin selaku Ketua Tim Monitoring Reformasi Birokrasi menyampaikan, Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat pada hakekatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan secara tepat dan mengoptimalkan peran, fungsi serta tugasnya dalam hubungan antar instansi atau lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN).<br /><br />Adapun delapan area perubahan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan meliputi : Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, mind set dan culture set Aparatur. Delapan area perubahan tersebut dijabarkan ke dalam sembilanprogram dan dua puluh lima kegiatan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan di lingkungan Kotama atau Balakpus, terangnya.<br /><br />Sementara pada kesempatan yang sama Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Aris Martono Haryadi menyampaikan bahwa kegiatan Monitoring Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kodam XII/Tpr.<br /><br />“Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD khususnya di Kodam XII/Tpr agar berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring secara berkala, guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya serta untuk memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya”, tuturnya. (Rilis)</p>
