Kaukus anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang peduli terhadap lingkungan dan agribisnis di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, terbentuk. <p style="text-align: justify;">Pembentukan kaukus tersebut atas kesepakatan tiga anggota DPRD Kalsel masing-masing H Hasmy Fadillah Akbar (Golkar), Ibnu Sina (PKS) dan Burhanuddin (PBR.<br /><br />Kaukus tersebut diharapkan bisa menjadi "think-think" (kelompok pemikir) bagi anggota DPRD lainnya dalam mecermati serta membahas permasalahan lingkungan dan agribisnis di provinsinya, ujar salah seorang inisiator, Hasmy, Kamis (06/01/2011). <br /><br />Menurut wakil rakyat dari Golkar itu, permasalahan lingkungan dan agribisnis di Kalsel yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. <br /><br />"Tanpa perhatian yang serius, kemungkinan besar lingkangan Kalsel bukan cuma semakin rusak, tapi bertambah parah," kata alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) itu. <br /><br />Begitu pula masalah agribisnis, tanpa perhatian yang lebih serius sulit bagi pemerintah Kalsel mempercepat kemajuan agroindustri seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2025. <br /><br />"Sebab untuk menuju agroindustri yang handal bagi kenyejehteraan rakyat terlebih dahulu harus terbangun agribisnis yang kokoh sebagai dasar utama," tutur mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut. <br /><br />"Kita berharap keanggotaan kaukus bisa bertambah, tanpa muatan politik tapi murni memberikan pengabdian melalui pemikiran guna kemaslahan banua Kalsel, khususnya berkaitan dengan masalah lingkungan dan agribisnis," tandasnya. <br /><br />Ia mengungkapkan, gagasan pembentukan kaukus anggota dewan yang peduli lingkungan dan agribisnis tersebut mendapat aprisiasi dari Menteri Negera Lingkungan Hidup (Meneg LH) H Muhammad Hatta, yang juga Guru Besar Unlam. <br /><br />"Beliau (Meneg LH) menyambut positif keberadaan kaukus tersebut dan berjanji akan memberi dukungan. Karena Kalsel selama ini belum ada kaukus dewan peduli lingkungan, sementara beberapa provinsi lain di Indonesia sudah ada," demikian Hasmyi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>