Kecamatan Ujung Tombak Pelayanan Kependudukan

oleh

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menegaskan bahwa kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan kependudukan di Indonesia. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami dari DPR-RI sebelumnya telah menyetujui alokasikan anggaran hingga ke kecamatan untuk dijadikan sebagai basis pelayanan kependudukan, supaya keberadaan kecamatan dipantau terus," kata Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Abdul Hakam Naja di Sampit.<br /><br />Ia mwengtakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kecamatan, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu.<br /><br />Ke depan pelayanan kependudukan cukup dilakukan di kecamatan termasuk untuk urusan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan tidak perlu lagi dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).<br /><br />Pemusatan pelayanan kependudukan di kecamatan dimasudkan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk pendalaman dalam membuat KTP.<br /><br />Untuk mendukung semua itu peralatan yang dipergunakan pihak kecamatan mulai sekarang harus dilengkapi agar mempercepat dan memudahkan pelayanan.<br /><br />Menurut Hakam, kedepan Kantor Disdukcapil sebagai pusat penyimpanan data penduduk cukup menerima data kependudukan dari kecamatan.<br /><br />Sistem layanan itu sekarang masih belum dijalankan di Kotawaringin Timur dan pelayanan kependudukan masih dipusatkan di kantor Disdukcapil.<br /><br />?Peralatan yang dimiliki pihak kecamatan untuk menyimpan data penduduk juga masih dengan cara manual dan pengamanan data belum profesional, sehingga data penduduk tersebut rentan hilang, untuk itu harus segera dilakukan perbaikan,? katanya.<br /><br />Selain peralatan yang harus dilengkapi, kecamatan juga hrus memiliki sumber daya manusia yang terampil, handal dan berpengetahuan luas dalam mengoperasikan eralatan.<br /><br />Dirinya juga meminta agar pihak kecamatan nantinya mencantumkan keterangan pelayanan dengan jelas di papan pengumuman agar masyarakat mengetahui berapa biaya, syaratnya apa saja kemudian bagaimana caranya.<br /><br />Dengan adanya keterangan yang jelas itu untuk menghindari praktek pencaloan dalam pembuatan KTP maupun pendataan kependudukan.<br /><br />Pusat layanan kependudukan juga harus dilengkapi dengan loket, hal itu demi tertibnya pelayanan. <strong>(das/ant)</strong></p>