Fraksi Amanat Nasional (FAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah menilai, program kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah pada APBD 2010 belum berpihak pada sektor riil. <p style="text-align: justify;">"Belum berpihak dan menyentuh sektor riil itu di antaranya, peningkatan kemampuan usaha mikro yang selama ini mampu menggerakkan perekonomian daerah belum diberdayakan secara optimal dan berkelanjutan," kata juru bicara FAN DPRD Kalteng H Syafrudin H Husin, di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Menurutnya, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya angka kemiskinan dan masih tingginya angka pengangguran yang merupakan masalah bangsa. Tetapi bagaimana upaya pemerintah provinsi untuk meminimalisir angka-angka pengangguran dan kemiskinan tersebut.<br /><br />?Dengan lebih terkoordinasinya pengguna anggaran dalam perencanaan program dan kegiatannya serta bagaimana masing-masing bisa mengambil porsi sesuai tupoksinya dalam masalah tersebut di atas,? ujarnya.<br /><br />Diutarakannya, pola koordinasi tersebut perlu terus dikembangkan kedepan, baik koordinasi antar instansi maupun koordinasi dengan kabupaten/kota, guna memperoleh hasil optimal dalam mengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.<br /><br />"Seyogyanya sebelum pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalteng 2010, kita sudah menerima atau mengetahui hasil pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)," katanya menjelaskan.<br /><br />Dijelaskannya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan hasil pemeriksaan tersebut dan ini sangat diharapkan pemerintah provinsi menjelaskan hal tersebut.<br /><br />"Anggaran pendapatan 2010 sebesar Rp1,6 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp1,6 triliun lebih, terdapat defisit anggaran sebesar Rp47,2 miliar lebih. Defisit dimaksud dapat ditutupi dari anggaran pembiyaan netto sebesar Rp57,2 miliar lebih dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp10 miliar," tegasnya.<br /><br />Kemudian, sambung H Syafrudin, realisasi pendapatan berjumlah Rp1,5 triliun lebih atau 95,02 persen dari target sebesar Rp1,6 triliun lebih, sedangkan realisasi belanja adalah Rp1,4 triliun lebih atau 87,72 persen dari target sebesar Rp1,6 triliun lebihm sehingga terdapat surflus sebesar Rp78, miliar lebih.<br /><br />"Penggunaan anggaran sebagai sarana dalam mewujudkan harapan pembangunan kita bersama adalah, suatu keniscahyaan agar apa yang diharapkan dapat terwujud. Namun dalam pelaksanaan APBD tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan kebijakan yang berlaku," katanya menegaskan. <strong>(das/ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
