Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan dugaan korupsi pada proyek "floating crane" PT Tambang Batubara Bukit Asam yang merugikan keuangan negara Rp362 miliar, sudah selesai. <p style="text-align: justify;">"Penyidikan dugaan korupsi pada PT Bukit Asam, sudah selesai," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rochmad, di Jakarta, Kamis (17/02/2011). <br /><br />Dalam kasus itu, Kejagung sudah menetapkan dua tersangka, yakni, Milawarman (Direktur Operasional PT Bukit Asam) dan Tindeas Mangeka (Direktur Niaga PT Bukit Asam). <br /><br />Namun sampai sekarang keduanya, belum ditahan oleh Kejagung. <br /><br />Kapuspenkum menambahkan saat ini kasus dugaan korupsi pada PT Bukit Asam itu, tinggal menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). <br /><br />"BPKP nanti akan mengaudit kasus PT Tambang Batubara Bukit Asam," katanya. <br /><br />Kasus tersebut terkait dalam pengadaan proyek "floating crane" jasa bongkar muat batubara di Pelabuhan Tarahan, Bandar Lampung, oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam tahun anggaran 2009 sebesar Rp362 miliar. <br /><br />Namun kegiatan pengadaan proyek itu tidak berdasarkan perencanaan yang matang sehingga terbukti setelah alat tersebut dioperasikan tidak berguna secara maksimal, tidak menambah kinerja dan tidak menambah keuntungan. <br /><br />Sebelumnya, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyesalkan atas sikap Kejagung yang sampai sekarang masih jalan di tempat dalam penyidikan kasus tersebut. <br /><br />"Dua tersangka itu sendiri sampai sekarang belum ditahan," kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman. <br /><br />LSM MAKI mengancam akan mengajukan praperadilan ke pengadilan atas sikap Kejagung tersebut. <br /><br />"Kalau tidak ada perkembangannya, kami selaku pelapor akan mengajukan praperadilan terhadap Kejagung," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
