Kejaksaan Minta Keterangan BPN Terkait Kasus Rusunawa

oleh

Kejaksaan Negeri Banjarmasin meminta keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin terkait kasus pengadaan tanah dan lahan untuk pembangunan Rusunawa tiga, di kota setempat. <p style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Firdaus Dewilmar SH MH di Banjarmasin, Senin mengatakan, bahwa pihaknya akan terus memintai keterangan terhadap para saksi yang mengetahui terkait pengadaan tanah dan lahan untuk Rumah Susun Sewa (Rusunawa) tiga itu.<br /><br />Selanjutnya, staf BPN Kota Banjarmasin yang dimintai keterangan nya terkait kasus Rusunawa tiga itu diketahui bernama Ahmad Suhaimi yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kota Banjarmasin.<br /><br />Bukan itu saja, Staf BPN itu dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan tanah dan lahan yang dijadikan tempat pembangunan Rusunawa tiga oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.<br /><br />Selain dari staf BPN Banjarmasin, pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin juga sudah memintai keterangan terhadap tim pengadaan tanah dan lahan untuk pembangunan Rusunawa tiga itu.<br /><br />Lanjut Firdaus, sudah ada beberapa orang yang tergabung dalam tim tersebut sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang berdasarkan surat tugas untuk menelisik kasus tersebut.<br /><br />"Saat ini kita sedang memintai keterangan pihak BPN sehubungan dengan pengadaan tanah dan lahan untuk Rusunawa tiga yang berlokasi di jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan," ucapnya.<br /><br />Bukan itu saja, lanjut Firdaus, pihaknya gencar melakukan penyelidikan terhadap pengadaan lahan dan tanah untuk Rusunawa tiga tersebut karena diduga terdapat adanya mark up atas pengadaan tanah dan lahan dibagun yang nantinya akan disewakan kepada masyarakat itu.<br /><br />Sebagai dasar kuat adanya dugaan mark up anggaran itu terlihat adanya perbedaan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin.<br /><br />Selanjutnya, selain berbedaan harga NJOP dengan harga yang ditetapkan pemerintah juga ada keterangan dua orang saksi terkait pembelian tanah yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa tiga oleh tim pengadaan pengadaan tanah dan lahan Rusunawa tiga tersebut.<br /><br />"Dugaan kuat dalam pengadaan tanah dan lahan untuk Rusunawa tiga itu terjadi mark up karena perbedaan NJOP dan harga penetapan pemerintah terhadap tanah dan lahan dibangunan tersebut sangat berbeda jauh dan keterangan dua orang saksi ikut menguatkan kasus tersebut bisa kita lanjutkan," terang Firduas dengan semangat.<br /><br />Ia berharap semoga kasus ini bisa secepatnya ditingkatkan kepenyidikan dengan bukti-bukti yang cukup terkait dugaan adanya unsur tindak pidana korupsi sehingga masyarakat tau bahwa korupsi sekecil apapun harus diberantas dan tidak dibiarkan begitu saja.<br /><br />Firdaus juga mengatakan apabila kasus ini terbukti ada unsur tindak pidana korupsinya maka akan langsung ditingkatkan kepenyidikan dan penetapan tersangka pun akan dilakukan oleh pihaknya, demikian ucap pria yang sangat vocal itu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>