Kejaksaan Tinggi Kalteng Bertekad Pertahankan Predikat WTP

oleh
oleh

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bertekad akan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah diraih sejak tahun 2011. <p style="text-align: justify;">"Kami akan berusaha agar status tersebut tidak lepas dari Kejaksaan, salah satu upaya yakni dengan penandatanganan pakta integritas," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Syaifudin Kasim di Palangka Raya, Minggu.<br /><br />Dijelaskannya, penandatanganan pakta integritas, akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia oleh jajaran Adhyaksa Indonesia, Senin (16/7), mulai dari eselon III.<br /><br />Diungkapkannya, tanpa adanya penandatanganan pakta integritas, dikhawatirkan status WTP sulit dipertahankan, padahal untuk mendapatkan WTP sangatlah tidak mudah.<br /><br />Selain itu ia berharap, dengan Peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke- pada tahun ini, agar kinerja Kejaksaan dapat ditingkatkan bahkan jauh lebih baik lagi dibanding tahun lalu.<br /><br />Dengan demikian, citra institusi Kejaksaan yang diakuinya sedikit agak menurun beberapa tahun belakangan ini, dapat kembali seperti sedia kala dan bisa masyarakat secara positif.<br /><br />"Semua itu, untuk perbaikan kinerja dan moral, bagaimana Kejaksaan di mata masyarakat di terima secara positif artinya Kejaksaan bekerja bisa secara maksimal tanpa pamrih,"tuturnya.<br /><br />Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa, pihaknya menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain, jalan santai, yang diikuti beberapa Kejaksaan Negeri dari Kabupaten Kasongan, Gunung Mas dan Pulang Pisau serta Kota Palangka Raya. Tidak hanya itu, dijadwalkan juga akan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan.<br /><br />Sementara itu Kepala Kejaksaaan Negeri Palangka Raya Amrullah, menyatakan, selama ini sudah berupaya melakukan kinerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kendati diakuinya masih perlu dilakukan pembenahan.<br /><br />Namun menurutnya, pembenahan kinerja perlu dilakukan semua institusi pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan publik tanpa terkecuali, tidak hanya Kejaksaan saja, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam mengerjakan secara profesional serta bertumpu kepada pelayanan publik.<br /><br />"Pelayanan maksimal sudah kami lakukan, saya tidak pernah meminta perpanjangan, kadang-kadang hari ini saya terima perkara besok saya limpahkan, jadi dari 50 hari kewenangan hanya satu hari yang digunakan," ucapnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>