Kelanjutan Pembangunan Kantor Bupati Masih Tunggu Hasil Audit Khusus

oleh

Hingga saat ini pembangunan lanjutan kantor bupati Melawi belum juga mulai dibangun. Pasalnya Hingga kini lelang proyek ini belum diumumkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). <p style="text-align: justify;">Bupati Melawi, Panji saat dikonfirmasi soal proyek kantor bupati menegaskan bahwa kelanjutan pembangunan kantor tersebut tetap akan dilaksanakan. Panji memaparkan alasan mengapa proyek tersebut belum dilakukan tender. Pemkab masih meminta dilakukan audit khusus terhadap kantor bupati Melawi. Nantinya ada tim khusus yang dibentuk untuk menghitung ulang kondisi terakhir kantor bupati.<br /><br />.“ Dari BPKP juga sudah meminta kita untuk membentuk tim itu. Tim ini semacam tim survei kelayakan bangunan terkini. Kita sudah lakukan itu, dan kita sudah diminta bentuk tim lagi yang melibatkan PU dan Inspektorat untuk melihat kondisi bangunan terakhir. Soal pembangunannya tetap akan dilaksanakan, sudah ada anggaran Rp 21,9 miliar sudah disiapkan dalam APBD. Jadi tahun ini tetap akan kita laksanakan,” terangnya belum lama ini.<br /><br />Menurut Panji, survei ini diperlukan untuk melihat kondisi bangunan kantor bupati ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Sebelum dilaksanakan pembangunan juga harus diketahui sudah berapa persen bangunan tersebut dilaksanakan. “Jadi ada cut off nya. Yang kemarin ini sudah sampai mana dan nanti yang sekarang mulai dari mana kita akan melanjutkannya,” ujarnya.<br /><br />Pemkab, lanjut Panji akan berupaya untuk menyelesaikan bangunan yang telah lama terbengkalai sehingga Pemda Melawi memiliki kantor. Walau tidak 100 persen jadi, dirinya berharap di awal tahun depan, pemda sudah bisa menempatinya. “Mungkin sambil jalan sekalian kita selesaikan finishing nya. Tapi rencana untuk kita bangun tidak ada masalah,” tegasnya.<br /><br />Panji juga mengungkapkan adanya kemungkinan melaksanakan pembangunan kantor bupati dengan pola multiyears mengingat saat ini sudah melewati pertengahan tahun. Namun yang pasti anggaran yang disiapkan memang untuk menyelesaikan kantor sekaligus.<br /><br />“Hitungan sementara kita memang ini bisa selesai tahun ini. Hanya nanti kalau perhitungan teknis ternyata anggaran kita tak mampu untuk menyelesaikan 100 persen, nanti akan kita batasi sesuai dengan kontrak yang akan dibuat,” katanya.<br /><br />Pemkab, lanjut Panji juga terus mengejar agar kantor bupati bisa segera dilakukan tender. Kalau sudah melalui tahapan itu, tinggal melaksanakan proyek di lapangan. Audit yang dilakukan tim khusus ini nantinya juga untuk mempertegas batasan mulai pembangunan serta menghitung nilai penyusutan dan kerusakan bangunan.<br /><br />“Itu nanti juga akan dihitung (penyusutan) serta berapa lagi anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan bangunan. Kita juga ingin bekerja dengan tenang. Kita juga libatkan TP4D hingga BPKP Provinsi yang turun langsung bersama kita ke bangunan itu. Kita ingin melaksanakannya dengan terbuka dan transparan,” katanya.<br /><br />Proyek kantor bupati yang telah berjalan sejak 2006 lalu diperkirakan sudah menelan dana hingga Rp 40 miliar. Kantor ini terbengkalai hingga bertahun-tahun setelah tersangkut kasus korupsi. Sejumlah tersangka, mulai dari PPTK, konsultan, pelaksana hingga mantan Sekda sudah ditahan dan juga mendapat vonis dari pengadilan. (KN)</p>