Keluarkan Izin Usaha Pengecer BBM Pemkab Dinilai Salahi Ketentuan

oleh

Kebijakan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan jenis usaha pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai menyalahi ketentuan izin usaha niaga BBM karena secara formil, izin usaha niaga BBM yang bisa langsung diakses masyarakat adalah SPBU, APMS atau Pangkalan. <p style="text-align: justify;">“Kita juga bingung apa dasar pemerintah daerah mengeluarkan surat izin usaha perdagangan dengan jenis usaha pengecer BBM, jelas ini saya duga telah melanggar ketentuan yang ada,” kata Morjiri, Penggiat Sosial Kabupaten Sintang pada kalimantan-news.com, belum lama ini.<br /><br />Ia mengatakan untuk BBM bersubsidi seperti premium dan solar, dalam usaha niaga yang dikenal dan diakui hanya SPBU atau APMS, sementara untuk minyak tanah, distribusi sampai pangkalan.<br /><br />“Kalau kios BBM itu tidak ada dalam aturan, bagaimana mungkin pemkab membuat kebijakan yang menyalahi ketentuan, kios malah seperti bisa besar dari SPBU, APMS atau Pangkalan, karena mereka bisa menjual semua jenis BBM,” ucapnya.<br /><br />Menurutnya, kebijakan yang menyalahi ketentuan ini sudah seharusnya ditinjau ulang apalagi ketika pengawasan yang dilakukan pemerintah minim sehingga rawan terjadi penyimpangan.<br /><br />“Bila perlu SIUP untuk kios itu dicabut atau tidak diperpanjang karena scara aturan sudah jelas, pertamina tidak mengenal yang namanya kios BBM,” kata dia.<br /><br />Jika tidak ada izin yang diberikan Pemkab berupa SIUP itu, maka tentunya penegak hukum akan lebih mudah menertibkan kios-kios BBM yang bertebaran hampir di setiap sudut wilayah Kabupaten Sintang.<br /><br />“Info yang saya dapat, aparat tidak bisa berbuat banyak terhadap aktivitas kios karena ketika akan dilakukan razia, pemilik kios menunjukkan SIUP dan SITU mereka sehingga penegak hukum juga tidak bisa berbuat banyak untuk menertibkan,” jelasnya.<br /><br />Dengan kondisi itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk mencari formulasi lain dalam upaya mempermudah pendistribusian BBM ke masyarakat karena selama ini ada anggapan bahkan keberadaan kios cukup membantu masyarakat terutama di daerah yang berada jauh dari SPBU untuk memperoleh BBM.<br /><br />“Coba cari terobosan lain, mungkin pertamina ada solusi terutama untuk memenuhi BBM di kecamatan yang jauh dari SPBU, saya yakin solusi itu ada, buktinya konsep pangkalan untuk minyak tanah bersubsidi saja bisa dilakukan sampai ke desa-desa,” ucapnya.<br /><br />Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Sintang, GA Anderson mengatakan hal serupa meskipun tidak secara tegas mengatakan soal dasar pemberian izin tersebut. Menurutnya, itu adalah kebijakan daerah dan bisa saja ditinjau ulang.<strong> (*)</strong></p>