Kemenakertrans : Tinggal 6 Provinsi yang Belum Tetapkan UMP 2012

oleh

Sampai tanggal 23 Desember 2011, dari 33 Provinsi di Indonesia hanya tinggal 6 provinsi yang belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012. Sementara itu 27 provinsi lainnya telah menetapkan besaran UMP yang berlaku di wilayahnya. <p style="text-align: justify;">6 Provinsi yang belum menetapkan UMP tahun 2012 adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Kepualauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua. Dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah  dan Jawa Timur tidak menetapkan UM.<br /><br />Kepala Pusat Humas Kemenakertarns Suhartono mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong  agar terjadi percepatan penetapan UMP tahun 2012 dan dapat segera disosialisasikan serta diterapkan di masing-masing provinsi.<br /><br />“Masih terdapat beberapa daerah yang sampai kini karena berbagai hal, masih belum dapat menetapkan upah minimum. Rata-rata masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan atau menunggu penetapan Gubernur. “ kata Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono di Kantor Kemenakertrans pada Jumat (23/12).<br /><br />Suhartono menjelaskan berdasarkan pemantauan penetapan UMP tahun 2012, provinsi yang menetapkan kenaikan upah tertinggi adalah Sulawesi Utara sebesar 19,05  % sedangkan yang kenaikan upah terendah adalah Papua Barat sebesar 3, 35 %.<br />“Namun bila dilihat dari segi besaran jumlah UMP, DKI Jakarta, masih tertinggi dengan jumlah Rp 1, 529, 150, 00, sedangkan terendah adalah Gorontalo sebesar Rp 837, 500, 00, “kata Suhartono. (lihat tabel untuk lebih lengkap).<br /><br />Lebih lanjut Suhartono menjelaskan dalam penerapan kebijakan untuk  menentukan besaran upah minimum memang  harus sangat hati-hati dan memepertimbangkan kepentingan  para terkait yang berhubungan dengan masalah pengupahan.<br /><br />“Dalam menetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP ini diharapkan dapat berjalan efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah, “kata Suhartono<br /><br />“Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial, “kata Suhartono.<br /><br />Suhartono menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan  Kebutuhan Hidup Layak (KHL),  produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).<br /><br />“Nilai KHLmerupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah, “kata Suhartono. <strong>(Pusat Humas Kemenakertrans)</strong></p>