Kemendagri Panggil Daerah Yang Belum Bentuk PPID

oleh

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memanggil daerah yang hingga kini belum membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam sebuah workshop penyusunan kelengkapan pembentukan PPID di Jakarta pada 7-9 Oktober 2015. <p style="text-align: justify;">Di Kalimantan Barat sendiri ada 6 Kabupaten yang belum membentuk PPID yakni Sintang, Sekadau, Sanggau, Landak, dan Mempawah. <br /><br />Yuswandi A. Temenggung Sekretaris Jenderal Kemendagri menjelaskan bahwa terbentuknya PPID ini lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya. <br /><br />“Saya mendorong agar kabupaten/kota segera membentuk PPID karena sudah sangat mendesak. Dengan adanya PPID ini manajemen pelayanan informasi akan lebih baik. Sejarah akan membuktikan bahwa PPID ini akan memberikan dampak yang baik. Informasi yang buka akan lebih banyak untungnya dibanding ruginya. Daerah hanya memiliki dua pilihan melaksanakan PPID atau tertinggal” tegas Yuswandi A. Temenggung.<br /><br />Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji menyampaikan bahwa PPID di daerah yang sudah terbentuk baru 66 persen. “kegiatan ini juga akan di isi sharing dari kabupaten yang sudah sukses membentuk PPID. Hingga kini yang sudah membentuk PPID baru 174 kabupaten  atau 43 persen dan 60 kota atau 61 persen” jelas Dodi Riyadmadji. <br /><br />Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden Agus Widodo menjelaskan bahwa semua informasi merupakan milik publik kecuali informasi yang dikecualikan. Presiden RI Joko Widodo sudah menurunkan Inpres Nomor 7 tahun 2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dan salah satu caranya adalah dengan membentuk PPID. <br /><br />Djoko Agung Harijadi sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kementerian Kominfo yang juga Pelaksana Tugas Dirjen Kominfo menjelaskan bahwa orientasi pemerintahan sekarang adalah open government karena sudah ada UU Penyiaran, UU Pers dan UU KIP. <br /><br />“Ini era keterbukaan tetapi semua orang wajib menghormati hak asasi orang lain dengan pembatasan yang ada. Data kami menunjukan bahwa 90 persen pengguna internet memanfaatkan media online untuk mencari informasi. Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur komunikasi. Dari 1.500 perkara yang ada di KIP, 600 perkara diantaranya dari orang tertentu saja” jelas Djoko Agung Harijadi.<br /><br />Kepala Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Mumtaz Soraya Nasution menjelaskan bahwa keterbukaan informasi ini tidak hanya dilakukan Indonesia tetapi juga negara lain melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). <br /><br />“Kita sudah menyusun roadmap dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) yang salah satunya melalui pembentukan PPID. Dari 6  aksi PPK yang wajib dilakukan daerah,  keterbukaan informasi dan pembentukan PPID merupakan salah satunya. kalau PPID tidak dibentuk maka rapor kinerja Pemda akan rendah” tegas Mumtaz Soraya Nasution.<br /><br />Alamsyah Saragih Mantan Anggota Komisi Informasi Publik Pusat menjelaskan bahwa menyalahgunakan informasi juga ada sanksi pidanannya, hak orang untuk memperoleh informasi tidak boleh dihalang-halangi. Ada informasi publik juga ada informasi privat yang tidak boleh digunakan oleh orang lain. <br /><br />“misalkan informasi pribadi seperti data pribadi, alamat rumah dan yang lain” jelas Alamsyah Saragih.<br /><br />Guna mempercepat daerah dalam membentuk PPID, pihak Kemenagri memberikan soft copy SK kepala daerah tentang penetapan pejabat PPID, SOP Pelayanan Informasi dan aplikasi sistem pelayanan informasi publik. (Humas)</p>