Kemenpan: Akuntabilitas Kinerja Pemprov Kalsel Baik

oleh

Berdasarkan penilaian dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan naik dari C menjadi B atau baik dengan nilai 65,15. <p style="text-align: justify;">Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel, Haris Makkie di Banjarmasin, Senin mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kalsel mendapatkan nilai 65,15 atau kategori penilaian B atau bisa di interpretasi baik.<br /><br />Nilai tersebut, dibandingkan tahun lalu, mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 hanya mendapatkan nilai 55,00 atau kategori penilaian "CC".<br /><br />"Ini berarti terjadi peningkatan perbaikan dari implementasi dan perkembangan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," katanya.<br /><br />Atas prestasi yang diraih Pemerintah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.<br /><br />Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan pada 5 Desember 2012.<br /><br />Dari 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia, kata Haris, hanya enam Pemerintah Provinsi yang mendapatkan kategori penilaian B, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.<br /><br />Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan perkembangan akuntabilitas kinerja khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil "result oriented government".<br /><br />Walaupun berhasil meraih prestasi dengan kategori B, KemenPAN, tetap memberikan catatan/rekomendasi.<br /><br />Rekomendasi yang bertujuan agar apa yang telah dicapai tesebut hendaknya dapat ditingkatkan lagi terutama capaian dan indikator yang telah ditetapkan antara lain, yaitu melakukan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja terkait SKPD.<br /><br />Hal tersebut untuk memastikan tersedianya indikator dan target kinerja yang relevan dan terukur untuk setiap tujuan yang ditetapkan.<br /><br />Selanjutnya, memperbaiki isi dan penyajian informasi pada LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan LAKIP Satuan Kerja, meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal sehingga hasil evaluasi lebih menggambarkan kondisi penerapan manajemen kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja unit kerja.<br /><br />Menjaga dan meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.<br /><br />Terakhir, memperhatikan dan menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>