Kemenpera Setujui Pembangunan Rumah PNS Kotabaru

oleh

Menteri Perumahan Rakyat H Djan Faridz menyetujui rencana pembangunan perumahan bagi PNS di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menyusul telah ditandantanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani. <p style="text-align: justify;"><br />"Menteri Perumahan Rakyat (Kemenpera) H Djan Faridz, sudah menyetujui rencana Pemkab Kotabaru untuk membangun rumah bagi PNS di daerah itu, bersamaan dengan rencana pembangunan perumahan di 56 kabupaten di Indonesia," kata Kasubag Humas Setda Kotabaru Febri Sitepu, Jumat.<br /><br />Rencananya, kata Feby, pemerintah akan mematok harga unit rumah sebesar Rp25 juta tanpa fasilitas.<br /><br />"Harga tersebut hanya meliputi fisik rumah, tidak termasuk fasilitas-fasilitas di dalamnya seperti listrik, air bersih dan fasilitas lainnya," kata Kasubag mengutip Faridz.<br /><br />"Untuk melengkapi fasilitas tersebut, Faridz meminta bantuan dari pemerintah daerah setempat," kata Febri lagi.<br /><br />Kemenpera juga meminta Pemkab Kotabaru membebaskan PNS dari kewajiban biaya pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<br /><br />Dengan demikian, lanjut dia, kemampuan PNS golongan I dan II untuk membeli rumah tersebut akan semakin besar.<br /><br />Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta pemerintah daerah bisa mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan perumahan tersebut.<br /><br />"Itu dimaksudkan agar pembangunan perumahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Daerah," ujar Feby mengutip menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.<br /><br />Bupati Kotabaru H. Irhami Ridjani mengharapkan Perda Tata Ruang Daerah segera dibahas dan selanjutnya disahkan oleh DPRD Kotabaru.<br /><br />"Saat ini Perda Tata Ruang Daerah dalam tahap pembahasan di DPRD, diharapkan bisa segera disahkan agar tidak menghambat rencana pembangunan perumahan ini," ujar Irhami.<br /><br />Ia berharap pembangunan 6.000 unit perumahan yang diprioritas kepada PNS golongan I dan II segera terwujud, sehingga dapat tercipta pemerataan kesejahteraan kepada aparaturnya, pungkasnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>