Anggota Komisi X DPR RI Rohmani mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) agar transparan dalam memproses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Sea Games XXVI 2011 Jakarta-Palembang. <p style="text-align: justify;">Anggota Komisi X DPR RI Rohmani mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) agar transparan dalam memproses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Sea Games XXVI 2011 Jakarta-Palembang.<br /><br />"Bila Presiden setuju pengajuan usulan adendum Kemenpora terhadap Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Sea Games tanpa melalui proses lelang maka harus ada transparansi dan kontrol dari publik," kata Rohmani di Gedung DPR Jakarta, Rabu.<br /><br />Politisi PKS ini juga mendorong agar proses penunjukan ini dibuka seluas-luasnya ke publik, terutama pihak-pihak terkait seperti DPR, BPK atau lembaga negara yang memiliki hubungan dengan pengawasan keuangan negara.<br /><br />Dia juga meminta Kemenpora membuat tata laksana penunjukan langsung tersebut dan hal tersebut harus dibicarakan dengan DPR.<br /><br />Kemudian, lanjut Rohmani, Kemenpora juga harus membuat kritera perusahaan yang menerima pekerjaan.<br /><br />"Prinsipnya, kami tidak ingin ada penyimpangan di sini. Ini dana negara yang tidak sedikit. Uang rakyat senilai Rp1,2 triliun. Kriteria perusahaan penerima pekerjaan itu harus jelas. Terutama asal usul dan ‘track recordnya’. Jangan sampai yang menerima pekerjaan itu yang baru berdiri satu atau dua bulan yang lalu," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X ini.<br /><br />Ia juga mendorong penerima pekerjaan tersebut harus langsung dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak boleh disubkontrakkan lagi.<br /><br />"Bila ada toleransi untuk subkontrak lagi, maka potensi penyimpangan akan terbuka luas. Perusahaan penerima pekerjaan harus yang sudah berpengalaman dalam bidang bersangkutan," ujarnya.<br /><br />Penentuan perusahaan penerima pekerjaan, katanya, harus melalui proses verifikasi. Tim verifikasi ini harus melibatkan banyak pihak.<br /><br />"Tim verifikasi ini harus melibatkan Kemenpora, Kemenkeu, organisasi profesi, media dan LSM. Kalau ini bisa terwujud, saya yakin akan ada kontrol yang baik dan kita bisa menghindari keuangan negara dijarah," ujarnya.(Eka/Ant)</p>
