Kementerian Hukum Dan Ham Moratorium Remisi Koruptor

oleh

Kementerian Hukum dan HAM melakukan moratorium pemberian remisi atau keringanan waktu hukuman untuk koruptor dan teroris. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada pidato pembukaan bedah buku karangannya "Indonesia Optimis" di Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu.<br /><br />Menurut Denny, moratorium tersebut telah diberlakukan kecuali kepada koruptor yang membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lebih besar.<br /><br />"Seperti Agus Condro masih bisa diberikan remisi karena banyak membantu KPK dan aparat penegak hukum dalam pengungkapkan berbagai kasus korupsi yang besar," katanya.<br /><br />Hal tersebut, kata dia, sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat yang bersedia membantu aparat hukum akan mendapatkan keringanan hukuman sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.<br /><br />Tentang syarat dan aturannya, kata dia, sedang dalam proses penyusunan tetapi untuk moratoriumnya sendiri sudah diberlakukan.<br /><br />Guru Besar Univesitas Andalas Saldi Isra yang juga sebagai pembicara dalam bedah buku tersebut mengatakan keputusan Kementerian Hukum dan HAM melakukan moratorium remisi koruptor dan teroris merupakan langkah maju terhadap penegakan hukum di Indonesia.<br /><br />"Moratorium tersebut cukup bagus untuk penegakan hukum, kendati langkah ini termasuk terlambat namun masih jauh lebih baik," katanya.<br /><br />Menurut dia, keputusan untuk melakukan moratorium tersebut merupakan langkah yang harus didukung oleh semua pihak karena remisi sangat meringankan para koruptor.<br /><br />Diharapkan dengan adanya moratorium hukuman terhadap pelakukan kejahatan teroris dan koruptor bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.<br /><br />Tentang prosedurnya, kata dia, bisa dibahas kemudian setelah ditetapkan moratorium sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan tepat.<br /><br />"Kalau membahas prosedurnya duluan bisa memerlukan waktu cukup lama, bisa berbulan-bulan. Berbeda bila ditetapkan lebih dulu maka prosedurnya bisa lebih cepat," katanya.<br /><br />Selain Saldi Isra hadir sebagai pembicara pembanding adalah Praktisi Hukum Bambang Widjojanto dan Dosen Fakultan Hukum Unlam Hadin Muhjad.<br /><br />Acara yang dibuka Gubernur Kalsel Rudy Ariffin tersebut mendapatkan sambutan cukup antusias dari seluruh peserta, di mana para peserta berebut untuk bertanya.<br /><br />Setelah acara selesai Denny yang merupakan putra asli Kalsel langsung diserbu mahasiswa yang ingin mendapatkan tanda tangan dan foto bersama mantan Ketua Satgas Antimafia Hukum itu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>