Kementerian Pekerjaan Umum berjanji akan lebih memperhatikan permasalahan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada 13 kabupaten/kota. <p style="text-align: justify;">Janji Kementerian PU itu disampaikan kepada anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kasel, H Muhammad Husaini dari Partai Demokrat, demikian dilaporkan, Rabu.<br /><br />"Ketika Komisi III DPRD Kalsel bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VII Kalimantan berkonsultasi ke Kementerian PU pekan lalu, pihak kementerian berjanji akan lebih memperhatikan jalan-jalan di Kalimantn," ungkapnya.<br /><br />Dalam konsultasi Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi dan didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VII Kalimantan, Ir. Subagyo itu, diterima Direktur Wilayah II (Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa) Kementerian PU.<br /><br />Ketika itu, Direktur Wilayah II Kementerian PU, Ir Winarno, menyatakan, dalam membuat program dan anggaran untuk jalan dan jembatan di Kalimantan, termasuk Kalsel, kurang memperhatikan usul dari daerah atau provinsi.<br /><br />Pasalnya, seperti Kalsel hampir tak pernah melakukan pendekatan dan usulan terkait permasalahan jalan dan jembatan di provinsi yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa itu.<br /><br />Karena itu, Kementerian PU tidak mengetahui secara pasti, permasalahan jalan dan jembatan di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel, yaitu mana yang menjadi prioritas dan harus mendapat bantuan pemerintah pusat.<br /><br />Wakil rakyat Kalsel dari Demokrat itu menyayangkan terhadap pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, baik gubernur maupun instansi terkait, yang kurang proaktif melakukan pendekatan ke pihak pemerintah pusat, seperti Kementerian PU.<br /><br />Padahal banyak permasalahan jalan dan jembatan yang memerlukan perhatian serta uluran tangan pemerintah pusat, karena kalau cuma mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri, tidak memungkinkan.<br /><br />Sebagai contoh peningkatan jalan antara daerah hulu sungai atau "Benua Enam" Kalsel – Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di wilayah timur provinsi tersebut, memerlukan dana bantuan pusat, untuk bisa percepatan.<br /><br />"Masih banyak pembangunan jaringan jalan di Kalsel yang memerlukan segera penyelesaian, antara lain Sungai Ulin Banjabaru – Matraman Kabupaten Banjar, serta jembatan yang menghubungkan Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan," ujarnya.<br /><br />Namun sesudah konsultasi Komisi III DPRD Kalsel tersebut, ke depan Kementerian PU akan melakukan restrukturisasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas yang merupakan usul daerah setempat.<br /><br />Mengenai jembatan yang menghubungkan Kotabaru/Pulau Laut dengan daratan Pulau Kalimantan, dia menyarankan, hal itu agar tetap menjadi program pemerintah, jangan mentah-mentah percaya janji perusahaan yang akan membangunkannya.<br /><br />"Untuk itu pula, kita berharap Pemprov Kalsel atau Dinas PU setempat berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VII agar lebih proaktif melakukan pendekatan kepada Kementerian PU," demikian HUsaini.<br /><br />Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ibnu Sina dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengungkapkan, saat konsultasi dengan Kementerian PU tersebut, komisinya juga meminta, percepatan realisasi pembangunan trans jalan Kalimantan.<br /><br />Karena pembangunan trans jalan Kalimantan yang menghubungkan empat provinsi itu, terkesan masih dalam bentuk wacana dan sementara ruas trans jalan Kalimantan yang ada banyak pula mengalami kerusakan dan memerlukan segera perbaikan.<br /><br />Sebagai contoh trans jalan Kalimantan poros selatan yang menghubungkan Kalsel dengan Kalimantan Tengah dan poros utara yang menghubungkan Kalsel – Kalimantan Timur. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
