Kementerian PU Minta Data Konstruksi Jalan Penajam

oleh

Kementerian Pekerjaan Umum meminta data konstruksi jalan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terkait dengan permohonan pemerintah kabupaten setempat untuk memindahkan "trase" atau sumbu jalan nasional. <p style="text-align: justify;">"Sebelum pemindahan ‘trase’ jalan nasional, harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Kementerian PU yang merupakan pemilik jalan. Kami sudah mengajukan surat untuk pemindahan ‘trase’ jalan nasional itu, tapi belum mendapat persetujuan karena ada beberapa syarat yang harus dilengkapi," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Dahrul di Samarinda, Kamis (4/9).<br /><br />Syarat utama yang harus dipenuhi, katanya, Dinas PU diminta membuat data mengenai jalan yang akan dibangun.<br /><br />Data tersebut, meliputi kapan jalan mulai dibangun serta konstruksi, kemudian data mengenai jalan nasional yang masih digunakan saat ini juga harus dihitung, termasuk konstruksinya.<br /><br />"Data jalan yang kami bangun dengan data jalan nasional harus cocok, termasuk konstruksi yang digunakan karena nantinya Kementerian PU akan menghibahkan jalan nasional yang ada dan begitu juga dengan pemkab setempat akan menghibahkan jalan itu menjadi jalan nasional meskipun dibangun menggunakan dana APBD," kata Andi Dahrul.<br /><br />Untuk melengkapi data tersebut, kata dia, tim yang dibentuk telah melakukan penghitungan.<br /><br />Ia mengharapkan dua bulan mendatang data, sudah bisa diserahkan kepada Kementerian PU dan sudah mendapat persetujuan untuk memindahkan "trase" jalan tersebut.<br /><br />"Pemindahan ‘trase’ jalan depan kantor bupati sampai kantor DPRD itu sudah mulai dikerjakan sejak periode pertama Bupati Yusran Aspar, kemudian pembangunan dilanjutkan lagi periode bupati berikutnya, tapi sampai sekarang belum bisa dipindahkan," katanya.<br /><br />Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian PU, katanya, pembangunan jalan bisa dilanjutkan kembali, apalagi jalan tersebut masuk dalam proyek tahun jamak tahap pertama dan sudah mendapat persetujuan dari DPRD.<br /><br />Andi Dahrul mengaku belum bisa memastikan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jalan tersebut.<br /><br />Untuk kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan, ia mengatakan kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tersebut, masih memiliki tanggung jawab melakukan pemeliharaan. <strong>(das/ant)</strong></p>