Jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan mencapai satu juta unit lebih sehingga dikhawatirkan bakal terjadi kemacetan di berbagai wilayah bila tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Gustava Yandi di Banjarmasin, Rabu mengatakan, peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik roda empat dan roda dua di Kalsel tersebut mampu meningkatakan pendapatan asli daerah.<br /><br />Menurut Yandi, hingga November 2011 realisasi pendapatan APBD Kalsel telah mencapai Rp2,6 triliun atau telah melampau target yang ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun.<br /><br />Dari jumlah tersebut, kata dia, pendapatan terbesar adalah dari pajak daerah berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang ditargetkan sebesar Rp418 miliar realisasinya mencapai Rp672 miliar atau 160 persen.<br /><br />"Ini merupakan prestasi yang luar biasa yang dihasilkan Pemprov Kalsel melalui berbagai terobosan yang dilakukan," katanya.<br /><br />Pencapaian tersebut, kata dia, selain karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan dalam setiap bulannya juga karena peningkatan nilai pajak dar PBBKB dari sebelumnya 5 persen menjadi 7 persen.<br /><br />Khusus peningkatan jumlah kendaraan bermotor atau motor baru pada September saja, kata Yandi, kendaraan roda dua mencapai 14 ribu unit dan roda empat 1.600 unit.<br /><br />Selain PBBKB, untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) target Rp341 miliar realisasi Rp340 miliar atau 99,18 persen dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB target Rp470 miliar realisasi Rp462 miliar atau 97,88 persen.<br /><br />Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Mukhlis Gafuri mengatakan, pencapaian tersebut patut untuk mendapatkan penghargaan dan itu merupakan bukti bahwa seluruh dinas di Kalsel bekerja dengan baik.<br /><br />Hanya saja, tambah Sekda, peningkatan pajak PKB, BBNKB dan PBBKB tersebut bisa berdampak buruk bila tidak dilakukan penyeimbangan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai terutama daya tampung jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan.<br /><br />Selain itu, juga harus dilakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali.<br /><br />Upaya tersebut antara lain adalah penambahan kuota BBM subisidi kalau memang masih dilakukan subisidi atau pengurangan disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi.<br /><br />"Selama disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi masih cukup jauh mencapai hampir 50 persen, tentu akan berdampak tidak baik bagi penyediaan BBM di Kalsel," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
