Penyerapan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini baru 60 persen dari yang seharusnya lebih dari 75 persen, kata Kepala Biro Keuangan Pemprov Kalsel, Muhammad Syah Jehan. <p style="text-align: justify;">Jehan di Banjarmasin, Rabu, mengatakan bahwa belum maksimalnya penyerapan dana APBD tersebut karena sebagian pembangunan proyek mengalami keterlambatan lelang.<br /><br />Selain itu, beberapa investor pembangunan belum mencairkan dananya, walaupun proyek telah mereka kerjakan.<br /><br />"Kami memperkirakan dalam bulan ini akan terjadi peningkatan penyerapan dana yang cukup signifikan," katanya.<br /><br />Berdasarkan pengalaman tahun 2011, penyerapan dana cukup besar terjadi di akhir tahun anggaran, karena pada saat itu para kontraktor mulai menyelesaikan sebagian pekerjaan dan kontrak yang telah ditetapkan.<br /><br />"Kalau penyerapan dana APBD tidak mungkin seratus persen, kalau tahun sebelumnya 90 persen lebih dan itu sudah cukup bagus," katanya.<br /><br />Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan penyelenggaraan lelang terhadap berbagai proyek infrastruktur daerah ini agar pembangunan bisa segera direalisasikan.<br /><br />Meningkatkan penyerapan APBD tersebut, ia berharap dinas dan instansi terkait terus berupaya menyelesaikan berbagai proyek yang masih tersisa sehingga pembangunan berjalan dengan baik.<br /><br />Dengan realisasi proyek yang lebih cepat, tambah Jehan, akan mampu mendorong dan memutar roda perekonomian masyarakat, karena dampak dilaksanakannya proyek pembangunan cukup luas.<br /><br />Selain akan ada penambahan tenaga kerja, juga belanja masyarakat akan meningkat, mulai dari pembelian bahan bangunan hingga ke konsumsi.<br /><br />"Hal tersebut akan sangat bermanfaatkan bagi laju pertumbuhan ekonomi Kalsel," katanya.<br /><br />Sementara itu, untuk APBD perubahan, kata Jehan, sudah dilakukan evalusi dan telah mendapatkan persetujuan DPRD.<br /><br />Dengan adanya APBD perubahan, kata dia, maka APBD Kalsel kini totalnya menjadi Rp4,5 triliun yang sebagian besar akan dialokasikan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.<br /><br />"Untuk belanja pegawai, tidak mendapatkan tambahan, karena untuk APBD perubahan, difokokuskan pada hal-hal yang utama dengan mendesak," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
