Kepala BPN Jarang Di Tempat, Masyaraka Mengeluh

oleh
oleh

Lambanya pelayanan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang terhadap masyarakat yang mengurus masalah pertahanan selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Selain lamban dalam memberikan layanan, tingginya biaya pungutan saat pembuatan sertifikat tanah juga menjadi bagian pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat. <p style="text-align: justify;">Terkait hal ini, ketua DPRD Sintang Harjono Bejang mengatakan bahwa kinerja BPN Sintang memang patut di pertanyakan. Ia juga mengaku mendengar bahwa ada warga Ketungau Tengah yang sudah menyetor uang hingga Rp 100 juta lebih namun, sertifikat yang dipesan tak kunjung dikeluarkan. <br /><br />“BPN  harus segera menyelesaikan  dan menerbitkan sertifikat tanah yang telah diukur <br />,”tegasnya. <br /><br />Dikatakan politisi Golkar ini bahwa pasti ada masalah sehingga sertifikat yang diminta warga belum diterbitkan. Padahal warga sudah menyerahkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. <br /><br />“Warga Sudah menyetor hingga 100 juta lebih tapi sampai saat ini belum ada ujung pangkalnya. Ini kan masalah, kita tidak tahu di dalam seperti apa, oleh sebab  itu kita akan mencari tahu apa sebenarnya masalahnya,”katanya. Ia pun mengatakan bahwa DPRD Sintang melalui komisi I akan melakukan rapat kerja bersama instansi tersebut guna mempertanyakan sejumlah kasus yang dilaporkan masyarakat ini.<br /><br />“ Kalau kepala BPN Sintang jarang di tempat saya baru tahu hari ini tapi sebagai lembaga yang melayani masyarakat harusnya lebih banyak berada di daerah kerjanya, ijin sih biasa namun jangan menghambat pelayanan pada masyarakat,” pesan Harjono.<br /><br />Sementara bupati Sintang Milton Crosby berjanji akan memanggil kepala BPN Sintang dan melakukan komunikasi terkait berbagai maslah pertanahan yang ada di Sintang.<br /><br />Sebelumnya diakui bupati bahwa BPN mengeluhkan  kekurangan juru ukur namun pemerintah daerah telah menawarkan untuk bekerjasama terutama membantu BPN dalam menyelesaikan sertifikasi yang menjadi asset Sintang.<br /><br />“Informasi ini akan saya tampung, Saya akan berkomunikasi pada kepala BPN supaya Sertifikat ini cepat di selesaikan tepat waktu. Mudah mudahan kita bisa tindak lanjuti, kalau memang kurang tenaga kita siap bantu, bila perlu kita kursuskan untuk juru ukur.” kata bupati.<br /><br />Keluhan warga bukan hanya penerbitan sertifikat yang lamban, bahkan pengecekan sertifikat untuk balik namapun memerlukan waktu hingga berbulan –bulan.<br /><br />Secara berulang, sejumlah wartawan coba melakukan konfirmasi kepada BPN, namun jawaban yang diberikan oleh petugas jaga dalam setiap kali kunjungan tidak mengalami perubahan. “Bapak sedang keluar kota,”. <strong>(ast)</strong></p>