Kepala PMI Nunukan Usulkan Pembangunan Markas 2014

oleh

Kepala Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Nunukan Trisno Hadi di Nunukan, Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembangunan markas melalui Dinas Pekerjaan Umum setempat dengan nilai Rp1,2 miliar. <p style="text-align: justify;">Anggaran pembangunan markas PMI Cabang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara itu diusulkan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2014, kata Trisno Hadi di Nunukan.<br /><br />Mengenai lahan yang dibutuhkan, dia mengatakan, telah menyiapkan dekat Kantor Kelurahan Nunukan Utara.<br /><br />Trisno Hadi menambahkan bahwa pembangunan markas PMI di wilayahnya sudah sangat mendesak sebab selama ini hanya menumpang di gedung bekas aula PT Inhutani saja bersebelahan dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan.<br /><br />Perencanaan pembangunan markas PMI Cabang Nunukan ini, Trisno Hadi menjelaskan lengkap dengan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti klinik, laboratorium, pemeriksaan HIV/AIDS dan lain-lainnya.<br /><br />"Markas PMI (Nunukan) itu nantinya kita usulkan lengkap dengan seluruh peralatan yang dibutuhkan termasuk klinik, laboratorium, pemeriksaan HIV/AIDS dan sebagainya," ujar dia.<br /><br />Terkait dengan belum adanya markas PMI Cabang Kabupaten Nunukan, Wakil Bupati Nunukan, Hj Asmah Gani menyatakan, pemerintah daerah tetap akan mengupayakan mengajukan dana untuk pembangunannya.<br /><br />Namun pada kesempatan ini, dia mengaku pengajuan anggaran melalui RAPBD masih mengutamakan skala prioritas serta memperhatikan kesiapan lahan untuk pembangunannya.<br /><br />"Masalah markas PMI (Nunukan) itu kita tetap akan mengajukan anggarannya. Tapi untuk saat ini masih banyak yang lebih mendesak untuk dianggarkan," katanya.<br /><br />Ia meminta kepada pengurus PMI Cabang Kabupaten Nunukan agar rencana pembangunan markasnya agar diajukan melalui rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) yang dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran.<br /><br />"Pembangunan yang skala prioritas itu masuk dalam rakorbang. Kalau tidak masuk maka tidak bisa dianggarkan," kata Asmah Gani. <strong>(das/ant)</strong></p>