Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melampaui pelaksanaan tender lelang untuk layanan pengadaan secara elektronik pada Semester I 2012 berdasarkan Keppres No 54 Tahun 2010. <p style="text-align: justify;">Menurut Bupati Ketapang Henrikus di Ketapang, Rabu, sampai awal Juni 2012 dari 508 paket pekerjaan sudah 52 – 53 persen yang mengikuti tender secara elektronik.<br /><br />"Ini telah melampaui seperti yang disyaratkan Keppres, yakni wajib 40 persen," kata Henrikus.<br /><br />Ia menambahkan, laporan perkembangan lelang secara elektronik tersebut selalu disampaikan kepada dirinya dan sejumlah instansi sudah menerapkan hal itu.<br /><br />Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum sampai awal Juni 2012 sebanyak 60,95 persen dari paket pekerjaan yang dialokasikan pada APBD 2012.<br /><br />Kemudian, Dinas Perhubungan dan Kominfo, dari 16 paket, sudah 13 peket pekerjaan yang melalui LPSE. Selain itu, di Dinas Pertanian, dari 44 paket pekerjaan, sudah sebanyak 31 paket yang dilelang melalui elektronik.<br /><br />Ia melanjutkan, mengingat penggunaan teknologi memegang peranan penting dalam lelang tersebut, maka perlu didukung oleh aparatur yang profesional.<br /><br />Ia menambahkan, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik harus mengikuti perkembangan seperti di bidang pengadaan barang dan jasa.<br /><br />Sementara Kepala Bagian Humas Setda Ketapang, Suhaimi mengatakan, bupati berharap, dengan teknologi yang baik, kinerja lembaga pelayanan publik juga semakin terpacu termasuk dalam hal informasi.<br /><br />Suhaimi melanjutkan, Bupati Ketapang mengingatkan pula perkembangan teknologi sampai saat ini harus terus diimbangi termasuk pelayanan informasi. Salah satunya agar website-website yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk selalu diperbarui data dan tampilannya.<br /><br />"Bupati merasa sangat terbantu dengan hal itu, dan ia merasakan sendiri ketika melaksanakan tugas saat di Lemhanas," kata Suhaimi.<br /><br />Website internal Pemkab Ketapang yang selalu diperbarui juga memberi informasi kepada masyarakat mengenai data terbaru yang dimiliki pemerintah daerah setempat. <strong>(phs/Ant)</strong></p>