Ketentuan DP 25 persen, Omzet Dealer Motor Turun 60 persen

oleh

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK 010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan yang dibatasi dengan (down paymen/DP) minimal 25 persen mengancam pengusaha dealer kendaraan bermotor. <p style="text-align: justify;">Aturan yang kemudian oleh Bank Indonesia (BI) di buat dalam bentuk surat edaran dengan Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) ini menyebabkan para pengusaha dealer mengalami penurunan omzet hingga 60 persen.<br /><br />“Dampaknya sangat luar biasa kita rasakan. Bulan ini saja, per tanggal 20 Juni ini, kami baru bisa closing sekitar 40 unit kendaraan roda dua. Penurunan omzet kami di bulan ini saja sudah mencapai 60 persen lebih,”ungkap Saiful Anwar, kepala cabang dealer Daya Motor cabang sintang saat ditemui di ruang kerjanya Rabu, (20/06/2012).<br /><br />Padahal sebelum ada ketentuan DP minimal 25 persen, dalam satu bulan jumlah kendaraan bermotor yang keluar dari dealer tempatnya bekerja bisa mencapai 200-300 unit. Sudahlah begitu, pembelian kendaraan bermotor juga dilakukan dengan cara kredit. <br /><br />Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan bisa lebih tinggi. Sebelumnya dalam satu bulan, besaran belanja kendaraan roda dua dari Daya Motor mencapai Rp 2-3 miliar per bulan. “Bulan ini, mungkin tidak sampai Rp 1 miliar. Lihat saja, barang masih banyak menumpuk di bawah,”ujarnya lagi. <br /><br />Selain penurunan omzet, Saiful juga mengatakan bahwa penurunan omzet karena ketentuan DP minimal 25 persen ini berdampak pada karyawan perusahaan yang memiliki 86 cabang di seluruh Indonesia. <br /><br />Selama ketentuan diberlakukan per 1 Juni lalu, menurutnya dari 27 tenaga freeland untuk marketing, sudah 6 orang yang mengundurkan diri. Pengunduran diri ini dipastikanya karena penurunan pendapatan yang dialami oleh para sales karena tak ada pembeli. Padahal biasanya dalam satu bulan, satu orang sales marketing bisa menjual minimal 15 unit motor. <br /><br />“Mereka mundur teratur, karena penghasilan mereka ditentukan dari barang yang terjual,”katanya. <br /><br />Penurunan omzet dan keuntungan perusahaan menurutnya berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan. Semakin banyak kendaraan bermotor yang terjual secara kredit, maka semakin besar point fee yang diberikan oleh perusahaan lessing yang membiayai pembelian kendaraan kepada dealer. <br /><br />Namun menurutnya keuntungan pembelian kredit tidak hanya dirasakan oleh dealer maupun perusahaan lessing. Pembelipun menurutnya diuntungkan karena akan mendapatkan subsidi angsuran dan uang muka serta asuransi kendaraan maupun jiwa. <br /><br />Berbeda halnya bila pembelian dilakukan dengan cara cash, dealer hanya akan mendapatkan keuntungan yang kecil. Maka tak heran, jika selama ini banyak dealer kendaraan bermotor yang melakukan promo penjualan kendaraan secara kredit dengan uang muka minim atau tanpa uang muka. <br /><br />“Memang ada dampak positifnya pemberlakukan ketentuan itu, karena dengan peraturan itu masyarakat yang membeli motor adalah mereka yang benar-benar mampu,”katanya. <br />Namun bagaimanapun ketentuan DP minimal 25 persen untuk pembelian kendaraan bermotor tetap memberatkan masyarakat. Apalagi saat ini harga karet yang menjadi penghasilan utama kebanyakan masyarakat di Sintang mengalami penurunan harga. <br /><br />“Kami dari perusahaan sudah mengirimkan surat keberatan ke main dealer di Pontianak untuk selanjutnya di bawa ke pemerintah pusat agar peraturan itu ditinjau kembali. Karena kalau aturan itu tetap diberlakukan, dipastikan akan terjadi PHK karyawan dan angka penganguran juga akan membengkak. <br /><br />Selain itu pendapatan pemerintah daerah dari pajak kendaraan bermotor yang menjadi unggulan juga tidak akan mengalami pertambahan,”pungkasnya.<strong> (ast)</strong></p>