Kalangan anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengatakan, Ketua DPRD setempat Hassanuddin Agani dinilai berlaku tidak adil terhadap sembilan anggotanya. <p style="text-align: justify;">"Kami sembilan orang merasa Ketua DPRD Barsel sudah bersikap tidak adil. Sebab ketika ada kegiatan reses, surat perintah perjalanan dinas (SPPD) kami tidak dikeluarkan," kata Anggota DPRD Barsel Jauherry Rassen di Buntok, Rabu.<br /><br />Ia mengatakan, pihaknya sudah mempertanyakan masalah tersebut namun tidak ada tanggapan dari Ketua DPRD Barsel, padahal kegiatan tersebut terjadwal pada Badan Musyawarah yang melibatkan semua anggota dengan jumlah 25 orang.<br /><br />Adanya tindakan diskriminasi Ketua DPRD Barsel tersebut karena hanya sembilan anggota yang tidak dikeluarkan SPPD. Sedangkan anggota lain dilibatkan, padahal anggaran yang dialokasikan untuk reses dihitung semua anggota dan unsur pimpinan.<br /><br />"Lucunya, kalau di dalam Undang-undang hak dan kedudukan anggota DPRD itu sama, dan itu juga sudah diatur dalam tata tertib DPRD Barsel sehingga tindakan yang dilakukan Ketua DPRD tidak berdasar sama sekali," ucapnya.<br /><br />Anggota DPRD Barsel yang lain, Jarliansyah mengungkapkan, dari sembilan anggota yang diperlakukan tidak adil itu dua di antaranya malah tidak pernah dilibatkan dalam rapat interneal, rapat badan musyawarah, atau kegiatan lain seperti mengikuti bimbingan teknis atau perjalan keluar daerah.<br /><br />"Padahal kami masih anggota DPRD Barsel yang aktif dan tidak dipecat, sehingga perlu dipertanyakan apa yang menjadi alasan ketua melakukan diskriminasi seperti itu," ujar Jarliansyah.<br /><br />Pihaknya meminta Ketua DPRD Barsel bisa memberi penjelasan dan alasan terhadap sembilan anggota yang saat ini hampir tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan dewan.<br /><br />"Kalau ada masalah pribadi mari diselesaikan, dan apabila memang ada pelanggaran hukum yang terjadi ayo selesaikan secara aturan, jangan dibawa ke dalam urusan lembaga," tegasnya.<br /><br />Sembilan anggota DPRD Barsel yang merasa diperlakukan tidak adil tersebut adalah Sayutman H Lisa, Ideham, Akhmadi, Benigno, Jauherry, Jarliansyah, Mahlati, Yulliana dan Hatilawati. <strong>(das/ant)</strong></p>
