Ketua DPRD: Het BBM Subsidi Harus Disosialisasikan

oleh

Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon Krislie mengatakan harga eceran tertinggi bahan bakar minyak subsidi yang telah ditetapkan pemerintah daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Sekarang aturannya sudah jelas, harga premium dan solar subsidi di SPBU sebesar Rp4.500, di tingkat agen Rp4.850 dan di pangkalan atau kios pengecer maksimal Rp5.100 per liter," katanya di Sampit, Kamis.<br /><br />Minyak tanah dari Pertamina sebesar Rp2.500, di agen dalam kota Sampit Rp2.850 dan di tingkat pangkalan atau kios pengecer Rp3.300 per liter, sedangkan di wilayah kecamatan luar Kota Sampit harga eceran tertinggi Rp4 ribu per liter.<br /><br />Ketetapan harga itu harus segera disosialisasikan kepada masyarakat agar pihak pangkalan atau pengecer tidak menetapkan harga sendiri.<br /><br />Selama ini harga premium, solar dan minyak tanah di daerah pedalaman tidak terpantau sehingga pengecer menjual BBM subsidi dengan harga tinggi.<br /><br />"Tindakan pengecer itu telah merugikan masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman, sebab harga BBM subsidi seperti premium dan solar mencapai Rp9.000-Rp10.000 per liter, sedangkan minyak tanah Rp7.000-Rp8.500 per liter," katanya.<br /><br />Menurut Krislie, pemerintah harus memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi dan menindak tegas agen, pangkalan dan kios yang menjual diatas HET.<br /><br />"Untuk menghindari penjualan BBM subsidi di atas HET setiap agen, pangkalan dan kios pengecer harus memasang papan pengumuman yang mencantumkan harga," ujarnya.<br /><br />Ia berharap seluruh masyarakat jika menemukan agen, pangkalan atau kios pengecer BBM subsidi menjual di atas HET, segera melaporkan ke tim pengawas pendistribusian BBM subsidi atau langsung ke DPRD.<br /><br />Pengawasan pendistribusian BBM subsidi di SPBU juga harus diperketat, aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang ditugaskan di lokasi itu, diminta meneliti satu persatu kendaraan dan mengusir pelangsir yang akan membeli.<br /><br />Ia juga menyarankan pemerintah daerah menunjuk pangkalan percontohan untuk melaksanakan penetapan HET.<br /><br />Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi mengatakan, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk menulusuri penyebab mahalnya BBM subsidi di daerah tersebut.<br /><br />"Kami akan mengawasi distribusi BBM subsidi hingga ke daerah pedalaman, sebab tingginya harga BBM sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat," katanya.<br /><br />Ia juga mengimbau pelangsir agar memahami kondisi sekarang dan menghentikan perbuatan tersebut.<br /><br />Salah seorang sopir truk Rudy menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mencabut aturan pembatasan pembelian BBM subsidi di SPBU, namun sayangnya kondisi itu kembali dimanfaatkan oleh pelangsir.<br /><br />"Keberadaan pelangsir memang sempat menghilang selama dua hari, tetapi sekarang mereka kembali menguasai seluruh SPBU yang ada di Kotawaringin Timur. Kami harap ada tindakan tegas dari aparat kepolisian dan Satpol PP yang mengawasi SPBU," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, maraknya kembali pelangsir BBM subsidi di SPBU karena pengawasan belum berjalan maksimal dan belum adanya penadah hasil langsiran yang ditangkap.<strong> (das/ant)</strong></p>