Kluisen: Penyertaan Modal PDAM dan Bank Kalbar, Tak Intervensi Fraksi

oleh

Rancangan peraturan daerah (Raperda) penyertaan modal PDAM senilai Rp 5 miliar dan dana penyertaan modal untuk Bank Kalbar senilai Rp 1,5 miliar hingga kini belum ada titik terangnya. <p style="text-align: justify;">Wakil ketua DPRD Melawi, Kluisen mengatakan dirinya tidak akan melakukan intervensi terhadap sejumlah fraksi untuk menolak Raperda itu.<br /><br />“Persoalan setuju atau tidak, kami serahkan kepada fraksi masing-masing, nanti mereka akan menyampaikan pendapat akhirnya sebelum raperda yang diusulkan tersebut disahkan menjadi perda,” kata Kluisen Minggu (8/3).<br /><br />Sebelumnya DPRD Melawi mempersoalkan dana penyertaan modal untuk PDAM sebesar Rp 5 miliar dan bank Kalbar sebesar Rp 1,5 miliar. Pasalnya dana yang dicairkan pada APBD tahun 2014 tersebut belum ada perdanya.<br /><br />Kluisen mengatakan, pada prinsipnya DPRD tidak mempermasalahkan penggunaan dana tersebut untuk apa, namun yang menjadi pertanyaan mengapa dana tersebut dicairkan sebelum ada payung hukumnya. Jelas menurut aturan ini tidak dibenarkan.<br /><br />“Perda itu tidak berlaku mundur, masak dana dicairkan dulu, kemudian perdanya baru dibuat, inikan tidak masuk akal namanya. Kalau soal penggunaan bagi kami tidak ada masalah, yang menjadi masalah mengapa dananya cairkan sebelum ada perdanya,” katanya.<br /><br />Kluisen mengatakan, DPRD masih akan melakukan pembahasan terkait masalah tersebut, apakah masih memungkinkan raperda penyertaan modal PDAM dan raperda penyertaan modal bank Kalbar bisa disahkan atau tidak.<br /><br />“Nanti kami juga akan undang pihak eksekuitif untuk membahasa masalah ini, kami juga akan minta penjelasan kepada PDAM, apakah masih memungkinkan atau tidak untuk disahkan menjadi perda, sebab ini juga sudah menjadi temuan BPK,” katanya.<br /><br />Sebelumnya, direktur PDAM Tirta Melawi, Pakanudin mengharapkan kepada DPRD bisa mengesahkan raperda penyertaan modal yang diajukan pemerintah, agar penggunaan dana Rp 5 miliar bisa mempunyai kekuatan hukum.<br /><br />“Penggunaan dananya juga sudah jelas kok, untuk membangun jaringan PDAM, dan pembebasan lahan, ini hanya soal perda saja, tinggal disahkan apa sih susahnya,” kata Pakanudin.<br /><br />Pakanudin mengatakan, DPRD juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. Kata dia dengan tidak mengesahkan raperda penyertaan modal tersebut secara tidak langsung DPRD menghambat.<br /><br />“Selain itu juga ini akan mempengaruhi opini keuangan pemerintah Kabupaten Melawi, sehingga saat penilaian nanti, dari awalnya wajar dengan pengecualian bisa saja menjadi tidak wajar, padahal kita harus sama-sama mendukung program pemerintah,” tandasnya.<br /><br />Pakanudin mengatakan, jika DPRD mempertanyakan mengapa PDAM masih perlu mendapat suntikan dana dari pemkab, sementara keuntungannya tidak ada. Karena kondisi PDAM saat ini memang belum memadai.<br /><br />“Persoalannya karena kebutuhan air baku kita belum memadai, sehingga jumlah pelanggan belum bisa maksimal, bagaimana kita bisa mendapat pelanggan baru kalau suplai air tidak maksimal. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku ini kita masih memerlukan dana besar,” katanya.<br /><br />Pakanudin optimis, dengan bantuan yang diberikan pemkab kedepan kondisi PDAM Melawi akan jauh lebih baik, apalagi saat ini juga sudah ada bantuan dari pusat sebesar Rp 20 miliar. “Paling tidak tahun 2016 ini kita sudah bisa mandiri, tidak lagi bergantung dengan dana bantuan dari pemkab,” katanya.<br /><br />Sementara itu direktur bank Kalbar, Gunadi yang dikonformasi tidak bersedia memberikan komentarnya. Dia mengatakan,penyertaan modal tersebut MoU-nya dari pusat dan pemkab, sedangkan pihaknya hanya sebagai pelaksana saja. (Ira/Kn)</p>