Komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Sintang tengah melakukan inventarisasi organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Sintang. Hal ini dilakukan agar peran dan fungsi OKP yang ada menjadi jelas dalam kancah pembangunan daerah ini. <p style="text-align: justify;">“Jika semua organisasi yang bernaung dalam KNPI jelas peran dan fungsinya, maka kita bisa bersinergi untuk pembangunan di daerah ini. Karena bagaimanapun organisasi dan pemuda memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun daerah,”ungkapnya dalam sebuah dialog yang digelar Kesbangpolinmas di balai praja kantor bupati Sintang pada Selasa (20/11/2012).<br /> <br />Dikatakanya sebelum Musda KNPI yang digelar beberapa waktu lalu, jumlah OKP yang terdaftar di KNPI sebanyak 26 OKP. Namun jumlah itu meningkat menjadi 2-3 kali lipat saat musda. Kemunculan OKP-OKP tersebut menurutnya hanya sarat dengan kepentingan tertentu dan sesaat saja. Oleh karena itulah kini, dibawah kepemimpinanya dirinya tengah melakukan pendataan OKP yang ada di Sintang. Sehingga tidak seperti jamur yang tumbuh subur dimusim hujan saat musda di gelar. <br /><br />Ia juga mempertanyakan tentang pembinaan dari pemerintah terhadap organisasi yang dipimpinya. Menurutnya sebagai wadah berhimpun OKP, pemerintah tidak memberikan pembinaan yang optimal. “Kami menemukan ada OKP yang sebenarnya bernaung dalam KNPI justru mendapatkan sumbangan dana lebih besar untuk kegiatan keluar daerah dibanding dengan KNPI sebagai wadah berhimpun OKP,”ujarnya.<br /><br />Tak disebutkan OKP apa yang mendapatkan suntikan bantaun dari pemkab kurang lebih sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan keluar daerah, sementara KNPI hanya mendapatkan alokasi dana Rp 25 juta dari pemkab di tahun 2012 ini. “Ini tentu sangat timpang, karena KNPI yang harus melakukan pembinaan dan koordinasi dengan OKP-OKP justru mendapatkan bantuan yang lebih kecil,”tegasnya. <br /><br />Ia pun berharap di tahun 2013 mendatang, KNPI bisa mendapatkan alokasi dana yang lebih layak. Mengingat KNPI adalah wadah berhimpun OKP. <br />Tidak hanya pembinaan dalam bentuk bantuan pendanaan, namun pelibatan organisasi kemasyarakatan, termasuk OKP dan LSM masih dirasakan kurang pula. Maka menurutnya tidak mengherankan jika banyak organisasi masyarakat atau LSM justru bergerak “menghantam” kebijakan pemerintah.<br /><br />“Karena pemerintah tidak pernah ingin melibatkan atau memberi ruang kepada mereka dalam berbagai kesempatan, sehingga ketika melihat sesuatu yang salah mereka langsung saja menghantam pemerintah. Itu juga penyebabnya karena mereka tidak tahu dan tidak diberitahu, apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah,”pungkasnya. <strong>(ast)</strong></p>
