KUBU RAYA – Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik, merupakan sasaran reformasi birokrasi yang akan dicapai TNI AD. Hal ini dikatakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kolonel Czi I Wayan Aditya, S.I.P., pada acara pembukaan Sosialisasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tingkat Kotama/Balakpus TNI AD di Ruang Rapat Puskodalops Kodam XII/Tanjungpura, Jalan Arteri Alianyang, Sungai Raya, Kubu Raya, Rabu (21/11/2018).
Dikatakan Wakasad, tahun ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi TNI, dimana TNI mencapai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 68,84 (kategori B), yang berarti mengalami kenaikan 2,36 point dari tahun sebelumnya.
“Ini prestasi atas kerja keras kita semua dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi TNI AD sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI, sehingga tunjangan kinerja direkomendasikan menjadi 70%,” tutur Wakasad, Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman.
Wakasad juga berharap kepada seluruh unit kerja untuk melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif dan efisien serta pekerjaan yang berorientasi pada hasil ( Outcome Oriented) dan meyakinkan kepada seluruh prajurit hingga level terendah untuk bekerja sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing.
“Reformasi Birokrasi bukan tanggung jawab pimpinan saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pribadi prajurit dan PNS TNI AD, yang merupakan bagian sistem kerja di lingkungan TNI AD,” pungkas Wakasad.
Kesempatan yang sama Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perencanaan Kodam XII/Tpr Kolonel Inf Marzuki mengatakan diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan TNI dan seluruh personel guna memantapkan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI secara konsisten dan berkelanjutan sampai terwujudnya sasaran program Grand Design Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2010-2025.
Pangdam XII/Tpr menekankan kepada suluruh peserta sosialisasi, agar mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta survei internal tersebut dengan sungguh-sungguh dan proaktif.
“Manfaatkan kegiatan ini sebagai sarana untuk berdiskusi dengan Tim Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Darat serta berikan data dan informasi yang akurat, agar dapat digunakan sebagai dasar analisis dan penilaian,” tegas Pangdam XII/Tpr mengakhiri. (Pdm)
