Kode Etik Dewan Sekadau Mengacu UU MD-3 2009

oleh

Kode etik DPRD kabupaten sekadau sedang merancang kode etik dewan. <p style="text-align: justify;">Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik DPRD Kabupaten Sekadau tengah berupaya keras menuntaskan kode etik untuk anggota dewan periode 2014-2019. Hanya, pembahasan kode etik itu masih menemui kendala.<br /><br />“Salah satu kendalanya adalah belum adanya PP untuk UU MD-3 yang baru,” kata Handi, koordinator Pansus Kode Etik DPRD Kabupaten Sekadau di kantornya.<br /><br />Diakui Handi, belum adanya PP untuk UU MD-3 yang baru membuat UU yang belum genap sebulan disyahkan DPR RI itu belum bisa dijadikan acuan untuk menyusun Kode Etik dewan. “Makanya kita sepakati, untuk sementara kita buat kode etik dengan mengacu pada UU MD-3 yang lama, yakni UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD-3,” papar Handi.<br /&gt;<br />Menurut Handi, 15 anggota DPRD Sekadau yang tergabung dalam Pansus Kode Etik sudah mengkomunikasi masalah penyusunan Kode Etik ke Kemendagri dan DPRD Kalbar. Dari hasil konsultasi ke dua institusi itu, diketahui bahwa PP untuk UU MD-3 yang baru memang belum diterbitkan.<br /><br />Pansus Kode Etik DPRD Sekadau juga belum mendapatkan kejelasan kapan PP untuk UU MD-3 yang baru akan diterbitkan.<br /><br />“Ini yang menjadi permasalahan kita. Makanya untuk kode etik ini, kita mengacu ke UU MD-3 lama yang saat ini masih belum dicabut. Tapi jika PP-nya sudah keluar, baru kode etik itu akan kita sesuaikan. Yang jelas, tanggal 22 Oktober besok, Kode Etik akan kita syahkan,” pungkas Handi. <strong>(Mto/kn)</strong></p>