Komisi A DPRD Kalbar Konfirmasi Bupati Sintang, Tentang Ampres No 6/Pres/12/2013

oleh

Wajar saja jika Komisi A DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) merasa terkejut, dengan telah diterbitkannya Amanat Presiden (Ampres) No 6/Pres/12/2013 tanggal. 27 Desember 2013 perihal 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota. <p style="text-align: justify;">Bagaimana tidak, selain karena dalam surat Presiden RI yang bersifat sangat segera tersebut, termasuk RUU untuk Provinsi Kapuas Raya.<br /><br />Bukan hanya tentang Ampres saja Komisi A DPRD merasa terkejut, juga tentang kunjungan dan dukungan dari pejabat Republik Indonesia (RI) 7, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Irman Gusman, yang membawa serta 3 anggota DPD RI asal Dapil Kalbar, Maria Goreti, Hj. Hairiah, dan H. Ishaq Saleh. Karena dalam semua peristiwa tersebut tidak melibatkan DPRD Provinsi.<br /><br />Tentang ketidak-terlibatan DPRD Provinsi, diakui oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi, Nicodemus R. Toun, yang juga Koordinator Komisi A. Bahwa dalam pertarungan memperjuangkan Provinsi Kapuas Raya di arena DPRD Provinsi, mereka telah dikalahkan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nicodemus menyatakan hal ini, saat dirinya bersama 3 anggota Komisi A DPRD Kalbar, AM. Japari, Antonius Situmorang dan Awang Sofyan Rozali, menggelar pertemuan dengan Bupati Sintang, hari Jumat (24/1/2014) di Rumah Jabatan Bupati Sintang.<br /><br />Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pejabat dijajaran Pemerintah Kabupaten Sintang ini, Milton sembari berkali-kali mengatakan bahwa dirinya bukan bermaksud meninggalkan DPRD Provinsi, namun karena perjuangan melalui Pemerintah Provinsi tidak ada perkembangan. Selain itu, kata Bupati Sintang ini, juga karena “bola” sudah terlanjur ada di Jakarta, maka terjadilah lompatan Jakarta-Sintang langsung tanpa melalui Provinsi.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, sembari memaparkan kronologi perjuangan Kapuas Raya pasca mentok di Provinsi Kalbar, Milton kembali meluruskan isu kepentingan Provinsi Kapuas Raya, bahwa Kapuas Raya adalah kepentingan masyarakat ditimur Kalbar, kepentingan Kalbar, dan kepentingan nasional dalam mempekokoh kedaulatan NKRI serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<br /><br />Meskipun begitu, ada informasi dan pendapat dari para anggota Komisi A tersebut yang menggembirakan. Pertama datangnya dari Antonis Situmorang, politisi dari Gerindra ini mengatakan bahwa menurut sepengetahuannya, hanya tinggal 2 pulau besar yang masih layak untuk dimekarkan. Yaitu, Papua dan Kalimantan. Sementara AM. Japari menyemangati Bupati Sintang agar Bandara Sungai Tebelian segera diselesaikan. “Agar jembatan Jakarta – Kapuas Raya jaraknya semakin terasa pendek,” kata Japari.<br /><br />Diakhir pertemuan, Bupati Sintang menyerahkan copy surat Presiden RI yang bersifat sangat segera tersebut, kepada pimpinan rombongan anggota Komisi A, Nicodemus R. Toun.<br /><br />Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hasil pertemuan ini telah memperkuat perjuangan Provinsi Kapuas Raya, karena Komisi A DPRD Kalbar secara tegas, sebagaimana pernyataan Nicodemus R. Toun seusai pertemuan, dirinya akan turut mendukung terwujudnya Provinsi Kapuas Raya ini. <strong>(Luc/das) </strong></p>