Anggota Komisi A DPRD Melawi, Taudik pertanyakan kejelasan regulasi dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov-Kalbar) soal pengawasan SMA/SMK. Hal itu mengingat pengelolaan SMA/ SMK tersebut sudah diambil alih Provinsi. <p style="text-align: justify;">Ia mengatakan, apakah meskipun pengelolaannya diambil alih oleh pemprov Kalbar, DPRD kabupaten tetap berwenang mengawasinya. Namun menurut pribadinya, jika pengelolaan SMA/SMK yang diambil alih Provinsi otomatis pengawasan pun dilakukan pihak DPRD Pemprov Kalbar.<br /><br />Taufik mengatakan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ma¬najemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah Provinsi. Otomatis pengawasan DPRD Melawi juga beralih ke DPRD Pemprov Kalbar.<br /><br />“Hingga saat ini kami masih bingung soal itu. Apakah DPRD Melawi masih berwenang mengawasi pengelolaan SMA/SMK yang sudah diambil provinsi ini. Mudahan-mudahan pihak DPRD dan pihak Pemprov Kalbar segera menerbitkan aturan, sehingga nantinya tidak ada tumpang tindih pengawasan kami,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.<br /><br />Lebih lanjut ia mengaatakan, pihak DPRD Melawi masih menunggu kejelasan soal pengawasan terhadap lembaga pendidikan tersebut dari pihak Pemprov Kalbar. <br /><br />“Jika kami masih berwenang dalam pengawasan, DPRD juga tidak terlalu berani menjalankan pengawasan ini, karena pengelolaan sudah ditangani provinsi,” ujarnya.<br /><br />Ia berharap Pemprov Kalbar bisa segera mengeluarkan regulasi terkait pengawasan DPRD terhadap SMA/SMK. Apakah tetap dilakukan DPRD Melawi atau DPRD Pemprov Kalbar. “Dengan begitu tidak ada bahasa tumpang tindih pengawasan antara DPRD Pemprov Kalbar dan DPRD Melawim” pungkasnya. (KN)</p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
