Komisi A: Persetujuan Kabupaten Baru Mentahkan Moratorium

oleh
oleh

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Retno Pramudya mengatakan, persetujuan adanya dua daerah otonom baru di provinsi itu mementahkan alasan adanya moratorium terkait pembentukan Provinsi Kapuas Raya. <p style="text-align: justify;">"Selama ini, alasan moratorium atau penundaan yang selalu disampaikan pemerintah provinsi kalau sudah memasuki ranah rencana Provinsi Kapuas Raya. Tapi, adanya persetujuan ini, membantah hal tersebut," kata Retno Pramudya di Pontianak, Selasa.<br /><br />Menurut Retno Pramudya, Gubernur Kalbar Cornelis telah menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Sanggau dengan dibentuknya Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan.<br /><br />Kabupaten Sekayam Raya beribu kota di Balai Karangan dengan kecamatan yakni Entikong, Sekayam, Beduai, Kembayan dan Noyan.<br /><br />Sedangkan Kabupaten Tayan yakni Kecamatan Tayan Hilir, Tayan Hulu, Meliau, Toba dan Balai. Ibu kotanya di Tayan.<br /><br />Ia melanjutkan, setelah DPRD Provinsi Kalbar menyetujui pembentukan dua kabupaten tersebut, langkah berikutnya adalah Gubernur Kalbar menyampaikan ke pemerintah pusat.<br /><br />"Ke Presiden dan Komisi II DPR RI yang membidangi otonomi daerah," kata dia.<br /><br />Pemerintah provinsi siap memberi bantuan selama dua tahun berturut-turut berupa hibah untuk kedua kabupaten itu sebesar Rp6 miliar tiap tahun.<br /><br />Selain itu, persetujuan memberi bantuan untuk pilkada pertama kali sebesar Rp4 miliar.<br /><br />Sementara mengenai nasib Kapuas Raya setelah persetujuan dua kabupaten baru tersebut, mengingat Kabupaten Sanggau masuk di dalam rencana Provinsi Kapuas Raya, Retno Pramudya menegaskan tidak ada masalah.<br /><br />"Dua-duanya kita ajukan, baik kabupaten baru maupun provinsi baru. Siapa yang dahulu terbentuk akan diikuti yang lain," ujarnya optimistis.<br /><br />Provinsi Kapuas Raya terdiri atas Kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>