Komisi II DPR RI Bakal Kunjungi Sintang

oleh

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan pada pertengahan atau akhir November bakal mengunjungi Sintang guna meninjau kesiapan kawasan timur Kalimantan Barat menjadi Daerah Otonomi Baru. <p style="text-align: justify;"> Kunjungan itu diharapkan menjadi modal penting penetapan Kapuas Raya sebagai provinsi.</p> <p style="text-align: justify;">"Komisi II akan melakukan cek dan ricek ke Sintang. Kedatangan Komisi II sudah pasti, tapi kita belum tahu tanggal pastinya. Maka saya  optimis jika Kapuas Raya bisa terbentuk pada 2014. Kapuas Raya sudah masuk prolegnas (program legalisasi nasional),"kata koordinator pembentukan Provinsi  Kapuas Raya Milton Crosby, Kamis (14/11/2013)</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Milton kedatangan Komisi II menjadi tanda jika Kapuas Raya memang sudah didepan mata. Secara administrasi telah tidak masalah. Pasalnya, Kapuas Raya diusulkan atas hak inisiatif DPR. Kondisi serupa seperti pada pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p style="text-align: justify;">Milton menambahkan secara keseluruhan Kapuas Raya telah siap dibentuk. Ia pun meyakini jika kesiapan tersebut melebihi daerah lain. Dimana fasilitas pendukung juga telah dipersiapkan sejak awal. Seperti kantor Gubernur. Kemudian fasilitas pendukung macam bandara juga sama.<br /> <br /> Milton mengatakan beberapa instrumen penting bagi pemekaran juga telah terlengkapi. Yakni Kapuas Raya terdiri atas lima kabupaten, yang meliputi Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Lalu peta wilayah juga demikian, yang dibuat dengan kerjasama bakosurtanal. Luas wilayah dan jumlah penduduk memenuhi syarat. Pemekaran (Kapuas Raya) juga  tidak akan sampai membuat provinsi induk bangkrut, serta telah masuk granddesign nasional.<br /> <br /> Milton menambahkan, komunikasi dengan kepala daerah lima kabupaten calon Kapuas Raya intens berjalan. Kelimanya dipastikan solid. Pasalnya, kepentingan Kapuas Raya demi percepatan pembangunan. Kemudian Kapuas Raya merupakan daerah yang berada di perbatasan. "Ini menjadi nilai tersendiri," kata dia.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Milton, Kapuas Raya juga telah masuk ke Sekretariat Negara dan Kementrian Dalam Negeri. Karena itu, perjalanan Kapuas Raya diyakini dapat berjalan lancar. Ia pun menepis anggapan Kapuas Raya hanya menjadi jualan politik menjelang pemilu 2014. Pasalnya DPR sudah menyatakan akan merampungkan pembahasan paling lambat pada Desember 2013. Kondisi berbeda dengan pada priode sebelumnya, karena masih ada persyaratan administrasi belum terpenuhi. "Dan Kapuas Raya saat itu bukan atas usulan hak inisiatif DPR," kata Milton.</p> <p style="text-align: justify;">Milton menambahkan Kapuas Raya dibentuk lebih kepada pertimbangan kepentingan nasional. Bukan persoalan tertentu. Lantaran di tiga Kabupaten calon Provinsi  Kapuas Raya berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi banyak aspeknya yang menjadi perhatian, selain mempercepat pembangunan di wilayah timur Kalbar.(beny)</p>