Bupati Melawi, Firman Muntaco menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Melawi, saat menerima kunjungan kerja spesifik tim konsultasi DPR RI di aula pendopo bupati, Senin (15/6) sore. <p style="text-align: justify;">Beberapa diantaranya adalah banyaknya program pemerintah pusat yang anggarannya dibebankan kepada pemerintah daerah. Padahal kondisi keuangan daerah sendiri masih relatif kecil sementara yang harus mendapat perhatian masih cukup banyak.<br /><br />“Terkait dana desa yang dijanjikan satu desa Rp 1 miliar itu nol besar, karena anggarannya banyak dibebankan ke pemkab setempat, belum lagi ini pilkades juga yang nantinya akan dibebankan ke pemerintah,” kata Firman di hadapan komisi II DPR RI.<br /><br />Firman mengatakan, pembangunan insfrastruktur jalan yang dilakukan pemerintah pusat juga masih jauh dari kata layak. satu diantaranya adalah jalan nasional sepanjang 20 Km yang ada di wilayah dalam kota.<br /><br />“Itu statusnya jalan nasional, namun kami ambil alih sehingga bisa dibangun, sebab kalau mengharapkan pemerintah provinsi atau pusat, tidak tahu sampai kapan bisa terealisasi,” kata Firman.<br /><br />Maka dari itu kata Firman, jalan satu-satunya agar pembangunan di Melawi bisa lebih cepat adalah dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. <br /><br />Sebab rencana pemekaran Kapuas Raya ini sudah sangat lama, bahkan saat dirinya masih menjadi wakil bupati sampai kini menjadi bupati dan akan berakhir masa jabatannya.<br /><br />“Sekarang ini kami hanya bisa pasrah, padahal jalan satu-satunya untuk mengembangkan daerah ya harus segera dimekarkan, kalau pembangunan insfrastruktur mengharapkan provinsi sampai puluhan tahun tidak ada perubahan,” tandasnya.<br /><br />Firman mengungkapkan, Melawi sejatinya memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Satu diantaranya adalah uranium dengan kandungan yang cukup menjanjikan untuk pemenuhan kebutuhan listrik.<br /><br />“Kandungan uranium ini kalau dikelola tidak hanya untuk Kalbar, karena memang selama ini pemerintah selalu mengeluhkan kekurangan daya, nah ini ada daya, saya juga sudah sampaikan ke pak mentri namun jawabannya selalu lain, malah sungai tercemar yang disorot,” tandasnya.<br /><br />Sementara itu, ketua tim kerja spesifik, komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan perjuangan DPR RI untuk pembangunan Kabupaten Melawi sudah cukup maksimal, satu diantaranya dana DAK.<br /><br />“Makanya sampai Melawi mendapatkan Rp 135 miliar, itu memang perjuangan pak Sukiman,” katanya.<br />Dia mengatakan, kedatangan komisi II ke Melawi memang untuk mendengar secara langsung kondisi yang terjadi di beberapa daerah, tentang berbagai persoalan yang menjadi kendala selama ini.<br /><br />“Yang jelas sejauh ini rencana DOB itu tidak ada larangan, namun pemerintah juga perlu melihat sejauh mana perkembangan daerah—daerah yang dimekarkan sebelumnya. Untuk persoalan pemekaran Kapuas Raya sebelum dilakukan rapat nanti kami akan melakukan pertemuan dengan TIM DOB,” katanya. (KN)</p>
