Komitmen Pengarusutamaan Gender Di NTB Belum Kuat

oleh

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Ratningdiah, menilai komitmen berbagai pemangku kebijakan terhadap pengarusutamaan gender dan anak di kabupaten/kota di daerah itu masih belum kuat. <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman";">Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Ratningdiah, menilai komitmen berbagai pemangku kebijakan terhadap pengarusutamaan gender dan anak di kabupaten/kota di daerah itu masih belum kuat.<br /> <br /> "Lemahnya komitmen pengarusutamaan gender dan anak itu merupakan salah satu kendala utama program pemberdayaan perempuan dan anak," kata Ratningdiah, di Mataram, Minggu, ketika menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan program pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).<br /> <br /> Ia mengatakan, lemahnya komitmen pengarusutamaan gender dan anak itu merupakan kendala dari aspek administrasi dan manajemen.<br /> <br /> Kendala administrasi dan manajemen lainnya yang dihadapi dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini (2009-2010) yakni, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, yang Belum sesuai tuntutan kebutuhan.<br /> <br /> Selanjutnya, validitas data berbasis gender yang masih belum optimal, sarana dan prasarana administrasi serta operasional perkantoran juga masih belum mencukupi, dan masih minimnya pemahaman tentang gender khususnya dikalangan aparat BPPKB kabupaten/kota.<br /> <br /> "Juga terbatasnya tenaga lapangan di bidang KB. Anggaran responsif gender belum sepenuhnya di pahami dan di laksanakan oleh SKPD baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Belum semua SKPD mempunyai data terpilah yang valid sesuai dengan kebutuhan program," ujarnya.<br /> <br /> Sementara kendala dalam aspek pembiayaan, menurut Ratningdiah, yakni menu program/kegiatan dana dekonsentrasi (APBN/BLN) sebagian besar sudah ditentukan oleh pusat, sementara dana APBD masih terpaku pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 dan program unggulan daerah.<br /> <br /> Sedangkan kendala pada aspek program, antara lain rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan serta rendahnya pemenuhan kebutuhan hak tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh berbagai faktor.<br /> <br /> Faktor-faktor penyebab itu yakni terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di tatanan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.<br /> <br /> Selain itu, rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. <br /> <br /> Dengan demikian, tantangan pertama yang harus dihadapi adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait pentingnya pembangunan yang responsif gender.<br /> <br /> "Juga belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah dasar, derajat kesehatan dan gizi anak, serta pengasuhan dan perlindungan anak," ujarnya.<br /> <br /> Kendala lainnya yakni belum optimalnya upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.<br /> <br /> Berikut, lemahnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dan pemberdayaan perempuan. <br /> <br /> Permasalahan yang muncul dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, antara lain, disebabkan oleh belum efektifnya kelembagaan PUG dan PUHA yang terlihat dari belum optimalnya penerapan piranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan. <br /> <br /> Terkait berbagai kendala itu, kata Ratningdiah, upaya strategis yang ditempuh antara lain melakukan analisa kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, analisa kebutuhan sarana sesuai standar, validasi data dengan pengembangan SIM, dan merencanakan program/kegiatan bersama-sama kabupaten/kota. <br /> <br /> "Upaya strategis lainnya membangun kesepakatan dan kesamaan persepsi dalam melaksanakan uraian tugas, serta menyiapkan draft kebutuhan sumber daya dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan di kabupaten/kota," ujarnya. (Eka/Ant) <br /></span></p>