KONI PPU Akan Gelar Musda

oleh

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Penajam Paser Utara (PPU) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua umum yang baru menggantikan Bupati Andi Harahap. <p style="text-align: justify;">Ketua Panitia Musda, Syaiful Rahman, Jumat (7/12), menjelaskan Musda akan digelar akhir Desember 2012, atau diundur dari rencana awal 15 Desember.<br /><br />"Kemungkinan tanggal 22 atau 23 Desember 2012, kami gelar Musda," ujarnya.<br /><br />Untuk calon ketua umum, Syaiful menyatakan, mereka harus mengikuti persyaratan sesuai kretaria anggaran dasar/angaran rumah tangga (AD/ART KONI), Undang-undang (UU) Olahraga serta surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).<br /><br />"Pejabat publik tidak bisa duduk sebagai ketua umum, baik dari pemerintahan maupun DPRD," katanya.<br /><br />Selain ketua umum, lanjut Syaiful, posisi ketua harian, sekretaris umum dan bendahara umum juga tidak boleh dijabat pejabat publik.<br /><br />"Pengurus yang lain, masih bisa diduduki pejabat publik. Yang penting bukan empat posisi itu," ucapnya.<br /><br />Mengenai syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, ditegaskan Syaiful, minimal harus didukung tiga cabang olahraga yang masih aktif SK kepengurusannya.<br /><br />Sementara untuk posisi ketua harian, sekretaris umum dan bendahara umum akan dibahas dalam Musda mendatang.<br /><br />Untuk peserta Musda, ia menyatakan, Pengurus Cabang (Pengcab) yang masih berlaku surat keputusan (SK) kepengurusan memiliki hak suara untuk memilih ketua umum. Sedangkan yang sudah tidak berlaku, hanya memiliki kesempatan sebagai peninjau dalam Musda.<br /><br />"Makanya bagi cabang olahraga yang SK kepengurusannya sudah habis, kami sarankan segera meminta perpanjangan ke Pengda masing-masing," kata Sayiful.<br /><br />Mundurnya jadwal Musda, tambahnya, disebabkan karena anggaran pelaksanaan dari Kesra belum cair sampai sekarang. Bahkan anggaran yang sudah disusun panitia yang mencapai Rp200 juta juga kemungkinan akan dikurangi.<br /><br />"Anggaran bantuan dari Kesra hanya berkisar Rp70 juta," ungkap Syaiful.<br /><br />Diakuinya, dalam rapat sebelumnya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 juta. Anggaran ini digunakan bukan hanya untuk pelaksanaan, namun juga honor bagi peserta Musda, di mana tiga utusan cabor akan diberikan uang transportasi.<br /><br />"Tapi melihat anggaran yang diberikan minim, terpaksa beberapa usulan dari kordinator kami kurangi, menyesuaikan anggaran yang akan diberikan," jelas Syaiful. <strong>(das/ant)</strong></p>