Konsorsium PBS Kumpulkan Rp5,5 Miliar Perbaiki Jalan

oleh

Konsorsium perusaaan besar swasta yang dikoordinir PT Pelindo III wilayah Kalimantan Tengah baru mengumpulkan Rp5,5 miliar dari Rp27 miliar untuk membantu memperbaiki jalan Sampit menuju Bagendang. <p style="text-align: justify;">Akibat lambatnya konsorsium tersebut mengumpulkan dana yang telah disepakati bersama pemerintah daerah membuat pengerjaannya menjadi terhambat, kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di Palangka Raya, Selasa.<br /><br />"Rp27 miliar itu kumpulan dari 27-29 perusahaan dan akan memperbaiki jalan Sampit-Bagendang sekitar 3,931 kilometer. Kami berharap Pelindo III mempercepat pengumpulannya," tambah Teras.<br /><br />Berdasarkan hasil kesepakatan, perbaikan Jalan Sampit menuju Bagendang dikerjakan Pemerintah Provinsi Kalteng sepanjang 3,993 kilometer, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sepanjang 1,102 kilometer, Kabupaten Seruyan 0,544 kilometer dan konsorsium Perusahaan yang dikoordinir PT Pelindo III sepanjang 3,931 kilometer.<br /><br />Gubernur Kalteng mengatakan ruas jalan yang menjadi tugas Pemerintah Provinsi sudah diperbaiki dan sekarang ini diaspal sepanjang 3,423 kilometer, sedangkan sisanya sedang tahap pengerjaan kontraktor.<br /><br />"Untuk tugas Kabupaten Kotim dan Seruyan sebentar lagi akan dikerjakan. Menurut informasinya Pemerintah Kotim dan Seruyan sedang melaksanakan lelang menentukan siapa kontraktor yang mengerjakan," kata Teras.<br /><br />Orang nomor satu di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” itu mengatakan mengenai ruas jalan menjadi tanggung jawab konsorsium perusahaan tersebut belum dapat dicairkan.<br /><br />"Perusahaan akan melakukan pembayaran secara bertahap, paling cepat Bulan April 2014," demikian Gubernur Kalteng itu.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, hingga saat ini komitmen dari perusahaan belum terlihat jelas. Padahal perusahaan yang beroperasi tersebut selalu menggunakan jalan itu.<br /><br />"Salah satu kendala karena perusahaan tidak bisa membayar sekaligus. Perusahaan membayar secara bertahap sehingga membinggungkan bagi pemerintah menyelesaikannya meminggat keterbatasan waktu," kata Leonard. <strong>(das/ant)</strong></p>