Konsultan: Perlu Terobosan Baru Supaya Otda Berhasil

Konsultan Bank Dunia untuk Otonomi Daerah, Prof Dr Agus Dwiyanto mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan terobosan baru untuk meningkatkan keberhasilan otonomi daerah. <p style="text-align: justify;">"Berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan Otonomi Daerah sangat kompleks sehingga diperlukan suatu terobosan untuk mengubah paradigma yang telah terjadi saat ini," katanya di Sungai Raya, Senin..<br /><br />Ia menjelaskan, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemeirntah pusat sejauh ini bersifat menyeluruh tanpa melihat kondisi di lapangan, artinya kebijakannya diseragamkan untuk semua daerah di Indonesia, padahal kondisi di lapangan antara daerah satu dengan daerah lainnya tentu memiliki permasalahan yang berbeda.<br /><br />"Kebijakan yang sentralistik tersebut jelas tidak sesuai dengan era Otonomi Daerah yang ada saat ini. Makanya perlu suatu terobosan untuk mengubahnya," kata Agus.<br /><br />Ia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan beberapa kepala daerah dan DPRD baik yang ada di Jawa, Nusa Tenggara Timur dan Kalbar untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga mencari informasi sejauh mana pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah di wilayahnya masing-masing.<br /><br />"Nantinya, dari informasi yang kita dapat dari pemerintah daerah akan kita rumuskan menjadi suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan," jelas Agus.<br /><br />Dia menyatakan, dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan pemerintah daerah, hampir sebagian permasalahan yang dipaparkan oleh kepala daerah adalah ketidaksesuaian kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk daerah.<br /><br />Agus mencontohkan, dalam pengalokasian DAK bidang kesehatan 2010 untuk Kubu Raya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan rumah sakit.<br /><br />Namun kenyataannya Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki rumah sakit, dan pemerintah daerah setempat lebih memfokuskan peningkatan layanan Puskesmas yang dirasakan lebih dekat dan dibutuhkan masyarakat.<br /><br />"Tentu hal seperti itu perlu diluruskan, agar dana bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat kepada daerah bisa disesuaikan dan dimanfaatkan dengan baik. Hal-hal seperti ini yang tentunya perlu diubah dan ini akan kita sampaikan kepada Kemendagri," tuturnya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>