Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi meminta agar konversi minyak tanah ke gas elpiji di provinsi tersebut tidak memunculkan masalah baru. <p style="text-align: justify;">"Kita sangat berterima kasih kepada Pertamina yang merealisasikan konversi minyak tanah (mitan) ke elpiji di Kalsel tahap selanjutnya, namun perlu pengaturan yang lebih baik agar tidak menimbulkan masalah baru," tandasnya, di Banjarmasin, Sabtu.<br /><br />Ia berharap, agar pemerintah daerah setempat juga turut proaktif mengawasi dan mengatur konversi mitan ke elpiji, sehingga tidak menimbulkan permasalahan, seperti kekacauan dalam pelaksanaan.<br /><br />"Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, sebagaimana kejadian di provinsi tetangga Kalimantan Tengah, seorang ketua RT menghabiskan nyawa warganya karena gara-gara elpiji. Na’uzu bilahi min zalik," ujarnya.<br /><br />Terkait persoalan konversi mitan ke elpiji yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala (Batola), wakil ketua dewan itu akan meminta Komisi III DPRD Kalsel melakukan klarifikasi dengan Pertamina.<br /><br />"Kita akan minta Komisi III yang membidangi masalah bahan bakar minyak (BBM) termasuk gas elpiji, untuk meminta klarifikasi kepada Pertamina, agar permasalahannya jangan terulang," demikian Riswandi.<br /><br />Semula Pertamina mau merealisasi konversi mitan ke elpiji untuk lima kabupaten di Kalsel, yaitu Kabupaten Batola, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tabalong pada November lalu, namun kenyataannya baru Desember 2013.<br /><br />Sedangkan tahap berikut tahun 2014, pada empat kabupaten di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.<br /><br />Sebelumnya yang sudah lama terealisasi konversi mitan ke elpiji, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan.<br /><br />Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Puar Junaidi berpendapat, selama konversi mitan ke elpiji belum terealisasi di semua kabupaten/kota, maka permasalahan gas/bahan bakar rumah tangga tersebut tetap terjadi, seperti kelangkaan dan mahalnya harga.<br /><br />"Pasalnya tidak tertutup kemungkinan jatah daerah yang sudah realisasi konversi mitan ke elpiji lari ke daerah lain yang belum konversi. Karena daerah yang belum konversi tersebut juga sudah memakai elpiji," ujarnya.<br /><br />"Terlebih lagi, kalau gas elpiji tabung tiga kilogram, yang notabene merupakan bahan bakar bersubsidi juga digunakan pengusaha rumah-rumah makan, kebutuhan rumah tangga rakyat tersebut jadi berkurang," demikian Puar.<strong> (das/ant)</strong></p>
