Ratusan pedagang minyak tanah eceran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, resah menyusul mulai diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas di sejumlah daerah di provinsi itu. <p style="text-align: justify;">Seorang pedagang eceran di Jalan Sisingamangaraja Kotabaru, Fadli, Rabu mengatakan, dirinya sangat tidak setuju apabila konversi minyak tanah ke gas itu diberlakukan di Kotabaru.<br /><br />"Karena pendapatan kami otomatis hilang," katanya.<br /><br />Keresahan atas diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas juga terlintas pada sikap Abah Rudi, seorang pedagang eceran yang memiliki tiga langganan pada pangkalan minyak tanah.<br /><br />"Saya tidak setuju di Kotabaru ada konversi minyak tanah," cetusnya.<br /><br />Meski tidak diminta pendapat setuju atau tidak, sikap tidak setuju itu bukan hanya dialami oleh kedua pedagang eceran, tetapi puluhan teman-temannya yang sama satu profesi.<br /><br />"Karena kami tidak memiliki ketrampilan lain selain berjualan minyak tanah keliling dengan menggunakan gerobak," jelasnya.<br /><br />Ia mengaku dalam satu pekan mendapatkan jatah minyak tanah dari pangkalan sebanyak dua drum.<br /><br />"Jika kami memiliki langganan di tiga pangkalan, maka setiap bulan kami mendapatkan jatah minyak tanah dari pangkalan tersebut delapan drum," ujarnya.<br /><br />Dari hasil berjualan itu, Abag Rudi memperoleh penghasilan sekitar Rp2 juta lebih per bulan.<br /><br />"Apabila konversi minyak tanah ke gas itu diberlakukan, maka saya pribadi akan kehilangan pendapatan lebih dari Rp2 juta per bulan," terangnya.<br /><br />Abah Rudi yang mengaku sudah delapan tahun berjualan minyak keliling itu, mengaku tidak memiliki ketrampilan selain berjualan minyak tanah keliling.<br /><br />Kepala Depo Pertamina Kotabaru Imam Hardjito menjelaskan, hingga kini di Kotabaru belum ada rencana konversi minyak tanah ke gas.<br /><br />"Sampai saat ini kami belum mengetahui kapan konversi minyak tanah di Kotabaru," terangnya.<br /><br />Menurut dia, sebelum dilakukannya konversi minyak tanah, tidak menutup kemungkinan akan ada sosialisasi kepada masyarakat terkait tatacara menggunakan gas serta manfaat.<br /><br />"Memang pernah ada sosialisasi masalah itu, tetapi yang melakukan bukan dari Pertamina, tetapi dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kotabaru," paparnya. <br /><br />Terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Reswanawan di Banjarmasin, beberapa waktu lalu mengatakan, PT Pertamina, perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konversi, berharap konversi mulai dilaksanakan pada 28 Februari.<br /><br />Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata dia, pemerintah perlu melakukan beberapa klarifikasi untuk menekan berbagai kemungkinan yang merugikan masyarakat.<br /><br />Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kata dia, antara lain adalah apakah sosialisasi sudah dilakukan hingga ke pelosok, selain itu juga ketersediaan elpiji yang dilihat dari jumlah stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).<br /><br />"Kita meminta agar Pertamina menyelesaikan pembangunan SPBE sebelum konversi diberlakukan," katanya.<br /><br />Selain itu, seluruh pangkalan minyak tanah, diharapkan juga menjadi distributor penyaluran gas elpiji sehingga masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.<br /><br />PT Pertamina, kata dia, juga diminta bisa bertanggung jawab bila ada hal-hal yang merugikan warga misalnya ledakan gas dan lainnya.<br /><br />"Bila seluruh persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka `launching` bisa dilaksanakan," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
