Home / Tak Berkategori

Koordinator PKR Audiensi Dengan Komite I DPD RI

Admin - Jurnalis

Senin, 10 Februari 2014 - 03:34 WIB

URL berhasil dicopy

Rombongan Koordinator Pembentukan Kapuas Raya Drs. Milton Crosby, M. Si diterima oleh Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori dan Ketua Tim Kerja Komite I DPD RI Dani Anwar beserta anggota DPD RI lainnya. Rombongan diterima di Ruang Rapat Komite I DPD RI pada Senin, 10 Februari 2014. Ketua Komite I Aliman Sori menyampaikan bahwa DPD RI merupakan orang daerah yang tahu kondisi daerahnya. “sehingga kalau daerah menghalangi pemekaran daerah, maka pemerintah pusat bisa mendorong karena kepentingan strategis nasional. Sementara soal pembiayaan pemilukada, sehubungan dengan akan adanya pemilu serentak maka biaya akan ditanggung oleh APBN” tegas Aliman Sori. Ketua Komite I Dani Anwar menyampaikan pembentukan Daerah Otonomi Baru memang sebuah isu yang hangat dan merupakan aspirasi yang tidak bisa dibendung siapa pun. Namun tentu harus dengan sudut pandang kepentingan rakyat. Pemerintah saat ini sedang menggodok aturan baru tentang pembentukan daerah baru. Pembahasan DOB harus dibahas oleh Tripartid yakni Pemerintah, DPD RI dan DPR RI. “dan saat ini ada 65 usulan Daerah Otonomi Baru. Yang di prioritaskan untuk dibahas adalah usulan yang sudah ada rekomendasi DPD RI. Dari 65 baru 30 yang sudah ada rekomendasikan DPD RI. Aturan baru kalaupun ada Undang-Undangnya akan ada propinsi persiapan selama 3,5 Tahun. Jika sukses diteruskan, jika gagal akan dikembalikan ke propinsi induk” jelas Dani Anwar. “kami Komite I akan tetap melakukan Verifikasi Faktual pembentukan Propinsi Kapuas Raya. Karena kami belum pernah menolak usulan pembentukan daerah otonomi baru yang masuk ke meja kami. Karena kami tahu Indonesia ini sangat luas” tambah Dani Anwar. Sementara Drs. Milton Crosby, M. Si selaku Koordinator Pembentukan Propinsi Kapuas Raya memaparkan bahwa Jalan nasional di Kalbar sepanjang 1.664 KM, 35% sudah rusak parah, dan jalan propinsi sepanjang 1. 517 KM, 70% mengalami rusak parah. Mengapa PKR penting karena adanya pertimbangan NKRI, hankam, asas pemerataan keadilan, dan akselerasi pembangunan. Kapuas Raya harus terbentuk dalam rangka menyeimbangkan kekuatan Republik Indonesia terhadap Malaysia. Jika Kapuas Raya terbentuk maka terjadi perbandingan mengenai luasi wilayah Kapuas Raya 80.424 KM² dan Kalbar 66.384 KM² dan wilayah Kapuas Raya merupakan 54,78% dari luas Kalbar. Jumlah penduduk Kapuas Raya 1.355.666 jiwa dan Kalbar 2.845. 240 jiwa . Dalam kesempata tersebut, Drs. Milton Crosby, M. Si juga memaparkan sejarah perjuangan pembentukan propinsi Kapuas Raya, potensi sumber daya alam dan kesiapan lainnya. Audiensi Propinsi Kapuas Raya bersamaan dengan audiensi pembentukan Kabupaten Moutong yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah. Audiensi sendiri dipimpin oleh Bupati Parigi Moutong yang meminta supaya daerahnya dimekarkan karena sebagai bupati merasa tidak mampu mensejahterkan masyarakat jika masih dikelola satu kabupaten. Paulus Yohanes Sumino Anggota DPD RI dari Provinsi Papua mengharapkan untuk mendata segenap potensi yang ada untuk keberlangsungan daerah baru nanti. Sementara Emanuel Babu Eha menyampaikan perbatasan memang merupakan isu strategis untuk mendorong pembentukan Propinsi Kapuas Raya. Wakil Ketua Komite I H. Kamaruddin menyampaikan bahwa pihak DPD RI akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan yang hasilnya akan dibawa kepada sidang komite untuk dibawa lagi ke sidang paripurna DPD RI sebagai bahan untuk pembahasan bersama pemerintah dan DPR RI. Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Lingkup tugas Komite I adalah memperhatikan urusan daerah dan masyarakat dalam hal Pemerintah daerah, hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang, politik, hukum, HAM dan ketertiban umum serta permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.