Kotabaru Perlu Bentuk Dinas Pertanahan Dan RTRW

oleh
oleh

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, perlu membentuk Dinas Pertanahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian. <p style="text-align: justify;">Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Akhmad Rivai, Rabu, mengatakan, dengan susunan kementerian yang baru, pemerintah daerah harus menyesuaikan dalam membentuk lembaga, untuk memudahkan koordinasi dengan kementerian dan menyelesaikan masalah di daerah.<br /><br />"Kenapa harus Dinas Pertanahan dan RTRW, karena akhir-akhir ini banyak kasus tanah bermunculan yang dapat memicu konflik baru di masyarakat, untuk itu perlu penanganan cepat oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikannya," katanya.<br /><br />Belum lagi dengan munculnya masalah lahan hak guna usaha (HGU), perkebunan, dan lahan pertambangan, juga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh lembaga teknis yang membidanginya.<br /><br />Bagian Pertanahan yang dibentuk di Sekretariat Daerah Kotabaru saat ini, menurut mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru itu, belum mampu menangani semua masalah sengketa tanah dengan cepat.<br /><br />"Sengketa tanah, masalah tata batas, antarwarga de ngan warga, atau antarwarga dengan perusahaan, atau antarperusahaan dengan perusahaan, perlu penanganan lebih konprehenship, dan itu hanya bisa dilakukan apabila lembaga yang menangani itu dinas atau badan," katanya.<br /><br />Rivai mengemukakan, sebelum otonomi, badan pertanahan berada di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. Namun setelah otonomi lembaga tersebut menjadi lembaga vertikal, sementara pemerintah daerah yang notabene berada di bawah naungan menteri dalam negeri cukup membentuk bidang pertanahan.<br /><br />Begitu juga dengan tata ruang, sebelumnya berada di bawah naungan Pekerjaan Umum, tetapi kini masuk di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).<br /><br />"Secara makro boleh-boleh saja di bawah Bappeda, tetapi setelah menyangkut masalah teknis harus ada lembaga tersendiri," tuturnya.<br /><br />Sementara Bappeda menangani atau merumuskan masalah umum, tetapi apabila menyangkut teknis harus ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<br /><br />Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana Setda Kotabaru, Minggu Basuki, menyatakan, Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, terancam dibubarkan, karena banyak kewenangannya diambil alih oleh pusat, ujar "Hal itu menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian yang baru, serta banyak kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi diambil alih pusat, dan sebagian provinsi," katanya.<br /><br />Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.<br /><br />Dalam UU Nomor 23/2014 dan PP Nomor 38/2007 menjelaskan, kewenangan daerah sebagian besar berupa rekomendasi dan administrasi.<br /><br />"Tidak menutup kemungkinan, setelah aturan tersebut diberlakukan, IUP yang habis masa berlakunya, akan dibiarkan dan tidak lagi dapat diperpanjang oleh daerah," katanya. (das/ant)</p>