Kotabaru Usulkan Pengurangan Luasan HPH Inhutani

oleh
oleh

Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengusulkan penciutan areal kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hak Guna Usaha (HGU) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan PT Inhutani II Stagen, untuk dikelola masyarakat. <p style="text-align: justify;">Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani di Kotabaru, Rabu, mengatakan rencananya lokasi hasil penciutan dari PT Inhutani II akan dijadikan areal perkebunan singkong dan karet serta kelapa sawit untuk dikelola masyarakat.<br /><br />Kabid Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Kerja sama Pembangunan Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotabaru M Adi Noryanto menambahkan, pemerintah telah meminta PT Inhutani untuk segera melaksanakan tata batas.<br /><br />Salah satu tujuan dilakukannya tata batas adalah untuk mengetahui batas antara kawasan hutan produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL).<br /><br />Karena diduga, PT Inhutani melakukan penanaman kayu di areal HPH-nya baik yang berstatus Hutan Produksi (HP) dan maupun APL.<br /><br />Padahal, idealnya APL tersebut dikeluarkan dan dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan perkebunan.<br /><br />Tujuan lainnya, agar ada kejelasan batas areal masyarakat dan perusahaan, karena sering terjadi keluhan masarakat, bahwa lahan pertanian yang dibuka masuk dalam kawasan lahan Inhutani.<br /><br />Sebelumnya, Direktur Pengembangan PT Inhutani II, Tri Joko Sujono, mengatakan beberapa tahun terakhir PT Inhutani sudah melakukan tatabatas ulang, namun belum tuntas, mudah-mudahan tidak lama lagi segera selesai.<br /><br />"Tatabatas tidak bisa dilakukan dengan cepat, tetapi dilakukan dengan cara bertahap, mudah-mudahan tidak lama lagi tatabatas selesai," kata Joko (12/11).<br /><br />Menurut Joko tatabatas tersebut perlu dilakukan, agar areal Inhutani benar-benar terlihat dengan jelas.<br /><br />"Karena selama ini Inhutani membayar pajak cukup besar, tidak menutup kemungkinan ada areal yang tidak termasuk, tetapi pajaknya dibayarkan oleh Inhutani," ujarnya.<br /><br />Dengan adanya tatabatas tersebut, semuanya akan terlihat dengan jelas, mana lahan areal HPH Inhutani, mana areal masyarakat dan mana lahan milik negara.<br /><br />Hingga saat ini, PT Inhutani II Stagen mengelola sekitar 105 ribu hektare kawasan hutan, terdiri dari 48,5 ribu ha Hutan Tanaman Industri (HTI), sekitar 40 ribu ha hutan alam dan sekitar 15 ribu ha untuk proyek pemerintah penanaman hutan meranti.<br /><br />DPRD Kabupaten Kotabaru, juga mendesak PT Inhutani II Stagen untuk segera melakukan tatabatas ulang terhadap arealnya, terkait keinginan masyarakat sejumlah desa di wilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Selatan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan.<br /><br />Melalui tatabatas ulang akan terlihat dengan jelas batas areal HGU PT Inhutani dan lahan masyarakat.<br /><br />"Problemnya di lapangan masyarakat tidak mengetahui batas-batas HGU PT Inhutani yang sebenarnya," kata kader Golkar Alpidri Supian Noor.<br /><br />General Manager PT Inhutani Bahrizal sebelumnya mengatakan, apabila pemerintah ingin mengajukan penyusutan areal Inhutani silahkan mengajukannya kepada Kementrian Kehutanan.<br /><br />"Karena kami ini mendapatkan tugas menjaga aset negara, dan apabila ingin mengajukan pengurangan silahkan ajukan ke Kemenhut," pungkasnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>