Kotawaringin Timur Hanya Miliki Dua Pengawas Ketenagakerjaan

oleh

Jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, baru ada dua orang, sementara jumlah perusahaan yang beroperasi di daerah itu tercatat sebanyak 470 unit. <p style="text-align: justify;"><br />"Selama ini kendala kami adalah kurangnya tenaga pengawas, karena cuma satu orang dan dibantu satu calon pengawas, padahal jumlah perusahaan yang diawasi sangat banyak," kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Bahalap E Agam di Sampit, Kamis.<br /><br />Ia mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa jadi pengawas karena legitimasi mereka langsung dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.<br /><br />Idealnya, kata dia, satu orang pengawas mengawasi 25 perusahaan. Namun karena terbatasnya pengawas yang ada, maka dua pengawas tersebut berbagi tugas untuk mengawasi 470 perusahaan dengan sekitar 105.000 pekerja di Kotawaringin Timur ini.<br /><br />Meski begitu, pihaknya berusaha maksimal untuk menjalankan tugas dalam melakukan pengawasan. Masing-masing pengawas ditarget minimal melakukan pengawasan terhadap 10 perusahaan tiap bulannya.<br /><br />"Dengan kondisi ini, kami akui kalau mungkin ada perusahaan yang tidak terawasi secara khusus rutin tiap tahun. Tapi kami juga melakukan upaya lain yakni bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu, para karyawan dan masyarakat untuk turut membantu mengawasi perusahaan," timpal Bahalap.<br /><br />Bahalap mengaku tidak berpangku tangan dalam menghadapi minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan tersebut. Tahun ini pihaknya mengusulkan tiga orang pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan selama empat bulan, namun ternyata yang disetujui hanya satu orang.<br /><br />"Pemerintah memang memberi kewenangan yang luas kepada pengawas ketenagakerjaan. Mereka bisa mengeluarkan nota pemeriksaan, bisa menghentikan mesin dan metutup perusahaan yang melanggar aturan, bahkan bisa membawanya ke pengadilan," jelasnya.<br /><br />Kendala lain yang dirasakan adalah belum adanya mobil dinas operasional untuk pengawas di lapangan. Akibatnya, pengawasan masih terbatas karena hanya menggunakan dana yang cukup terbatas.<br /><br />"Tidak etis kalau kami minta dijemput perusahaan. Masa kami mau mengawasi perusahaan, justru minta dijemput dengan perusahaan tersebut," katanya.<br /><br />Tapi, pihaknya mengaku tetap bekerja maksimal dalam menjalankan tugas.<br /><br />Dia mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di Kotawaringin Timur untuk menaati aturan, khususnya terkait ketenagakerjaan. Jika terjadi pelanggaran, maka akan diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. <strong>(das/ant)</strong></p>