Kotawaringin Timur Periksa Perizinan Pelabuhan Khusus

oleh

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menurunkan tim untuk memeriksa kelengkapan izin pembangunan pelabuhan khusus pengiriman minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). <p style="text-align: justify;">Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Putu Sudarsana di Sampit, Selasa mengatakan, pemeriksaan izin pembangunan pelabuhan khusus tersebut dilakukan karena diduga ada sejumlah perusahaan dalam membangun pelabuhan khusus belum mengantongi izin dari pemerintah daerah.<br /><br />Tim yang turun kelapangan melakukan pemeriksaan izin tersebut terdiri dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Kantor Perizinan, Asisten I dan Sekda Kabupaten Kotawaringin Timur.<br /><br />Tim nantinya tidak hanya memeriksa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja, melainkan menyeluruh termasuk mengenai izin Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan pelabuhan.<br /><br />Penertiban izin sendiri dilakukan untuk mencegah adanya pelabuhan khusus yang tidak berizin atau ilegal sehingga nantinya dapat merugikan daerah.<br /><br />Pemeriksaan izin untuk sementara dipusatkan pada pelabuhan khusus yang baru dibangun di lokasi milik Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) III Cabang Sampit, tepat yang berada di sekitar pelabuhan peti kemas Bagendang.<br /><br />Di sekitar pelabuhan Bagendang, saat ini ada sebanyak tujuh pelabuhan khusus pengiriman minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan aspal curah baik itu yang baru dibangun maupun yang sudah beroperasi.s Ke depannya pemerintah daerah juga akan memeriksa seluruh perizinan pelabuhan khusus milik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di luar areal pelabuhan Bagendang.<br /><br />Menurut Sudarsana, bagi perusahaan yang membangun pelabuhan khusus pengiriman CPO dan belum memiliki izin maka nantinya di wajibkan untuk segera mengurus perizinannya.<br /><br />Apabila pihak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah akan menghentikan sementara kegiatan pembangunan pelabuhan khusus tersebut.<br /><br />"Bagi pihak perusahaan yang tidak mengurus perizinannya maka pembangunan pelabuhan khusus tersebut tidak boleh dilanjutkan," katanya.<br /><br />Penertiban izin pembangunan pelabuhan khusus tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi langsung Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang pada saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Bagendang, Sampit pada Senin (3/10).<br /><br />Selain melakukan penertiban perizinan pembangunan pelabuhan khusus, pemerintah daerah pada pertengahan Oktober 2011 nanti akan memanggil seluruh perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membahas kerja sama perbaikan dan perawatan jalan.<br /><br />"Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit bersama pemerintah daerah perlu melakukan kerja sama perbaikan dan pemeliharaan jalan, sebab selama ini ruas jalan di Kotawaringin Timur terutama yang menuju ke pelabuhan cepat rusak akibat kendaraan PBS yang mengangkut hasil kebun melebihi kapasitas, yakni 10-15 ton, sementara kekuatan jalan hanya delapan ton," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>