Kotawaringin Timur Raih Prestasi Terbaik Pengelolaan Anggaran

oleh
oleh

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meraih predikat daerah dengan kinerja Terbaik I di Kalimantan Tengah dalam pengelolaan anggaran pemerintah pada tahun anggaran 2014. <p style="text-align: justify;">"Saya terus menerus memberikan bimbingan dan arahan agar Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pengelolaan anggaran dengan baik dan benar. Kita bersyukur hasilnya cukup baik dan ini merupakan akumulasi hasil-hasil yang telah dicapai 13 kabupaten dan satu kota," kata Gubernur Agustin Teras Narang di Palangka Raya melalui video conference yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalteng, Senin.<br /><br />Penerima penghargaan itu diumumkan saat video conference pelaksanaan kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah secara kolektif tahun anggaran 2015 di Palangka Raya dan diikuti seluruh kabupaten/kota dipimpin gubernur.<br /><br />Riuh tepuk tangan langsung terdengar di lantai dua kantor Bupati Kotim setelah puluhan pejabat yang hadir mengikuti video conference mendengar Kotim diumumkan sebagai peraih predikat Terbaik I. Tampak Wakil Bupati Kotim HM Taufiq Mukri hadir di ruangan itu, sementara Bupati H Supian Hadi hadir langsung mengikuti acara di Palangka Raya.<br /><br />Secara rinci diumumkan daerah yang meraih predikat Terbaik I, II dan III yaitu Kotawaringin Timur, Kapuas dan Gunung Mas. Selanjutnya daerah dengan predikat Terbaik Harapan I, II dan III yaitu Lamandau, Kotawaringin Barat dan Barito Selatan.<br /><br />Penghargaan itu diberikan kepada kabupaten/kota di Kalteng dengan predikat kinerja tebaik atas prestasi kinerja pengelolaan anggaran pemerintah kabupaten/kota Se-Kalteng tahun anggaran 2014.<br /><br />Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Siun Jarias menjelaskan, ada delapan kriteria penilaian. Di antaranya tingkat penyerapan anggaran yang transparan tiap bulan, komitmen pimpinan, publikasi dan sistem informasi online, keaktifan pengadaan LPSE, keaktifan uji layanan pengadaan, penyerapan anggaran tiap bulan dan pengesahan APBD 2014.<br /><br />Sementara itu, Teras Narang menekankan agar seluruh kabupaten/kota melakukan pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini harus menjadi perhatian serius karena bisa berdampak pada masalah hukum.<br /><br />Teras juga menyinggung pembahasan APBD Kabupaten Sukamara yang hingga kini belum tuntas. Dia berharap pemerintah daerah dan DPRD Sukamara menyelesaikannya paling lambat akhir Januari ini supaya pembangunan tidak terhambat dan tidak sampai berdampak pada masalah hukum.<br /><br />"Kita adalah satu. Kita hendaknya melihat kepentingan bangsa, negara dan rakyat menjadi kepentingan utama. Tapi prosedur harus dijalankan," pesan Teras Narang. (das/ant)</p>