Kotim Bentuk Tim Telusuri Kekosongan Pupuk

oleh

Petani Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah yang kesulitan mendapat pupuk, mendapat perhatian dari pemerintah daerah dengan membentuk tim gabungan untuk menelusuri masalah tersebut. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kotim, Jakatan di Sampit, Jumat mengatakan pembentukan tim tersebut sebagai salah satu upaya membantu masyarakat untuk mendapat bahan penyubur tanaman tersebut.<br /><br />"Sekarang sudah ada tim yang di dalamnya juga ada perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Sudah dua kali rapat dan tim gabungan ini akan turun mengecek ke kios-kios untuk mengetahui stok di pupuk. Kalau ada penyalur pupuk nakal akan kita tindak," katanya.<br /><br />Dia tampak kaget saat berdialog dengan petani di Desa Bapeang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, karena petani mengeluh sering kesulitan mendapat pupuk.<br /><br />Jakatan serius menyikapi masalah ini karena ketersediaan pupuk sangat mempengaruhi upaya peningkatan produksi beras yang merupakan bagian dari program untuk mendukung mewujudkan target swasembada beras di Kotim.<br /><br />"Kalau sudah mengusulkan RDKK (rencana daftar kebutuhan kelompok) harusnya mudah saja mendapatkannya," katanya.<br /><br />Dia mengatakan, subsidi pupuk secara nasional sangat besar, yakni mencapai Rp16 triliun. Tujuannya untuk membantu meringankan beban petani membeli pupuk seharga Rp2000/Kg, sedangkan sisanya sekitar Rp8.000 disubsidi pemerintah.<br /><br />Penggunaan pupuk di Kotim masih rendah sehingga produktivitas padi juga belum maksimal. Untuk itu dia mengajak petani menggunakan pupuk sesuai aturan sehingga hasil panen padi juga lebih besar.<br /><br />Terkait kemungkinan adanya penyelewengan pupuk, Jakatan mengaku belum dapat memberi keterangan, termasuk dalam hal sanksi kepada pelaku manakala ditemukan.<br /><br />"Nanti kita lihat dulu hasil temuan di lapangan seperti apa. Kita juga tidak tiba-tiba merekomendasikan mencabut izin atau menutup usahanya, tapi sanksinya bisa dimulai dari teguran dan pembinaan dulu, tergantung tingkat kesalahannya," kata Jakatan.<br /><br />Ketua Kelompok Tani Ujung Pandang Desa Bapeang Mapease, mewakili rekan-rekannya mengaku sering kesulitan mendapatkan pupuk. Dia mengaku tidak tahu penyebab pastinya karena pihak penyalur hanya mengatakan bahwa stok sedang kosong.<br /><br />"Kami secara rutin menyampaikan RDKK, tapi tetap saja seperti itu. Misalkan kami usulkan 200 ton, yang dikabulkan 50 persen. Itu pun sering terlambat. Kami berharap pemerintah membantu kami sehingga produktivitas padi di masa mendatang," katanya.<br /><br />Informasi lain menyebutkan, stok pupuk di Kotim cukup tersedia, namun hanya sistem penyalurannya yang sering terkendala. Selain itu, terkadang ada batas maksimal permintaan serta adanya pemerataan agar seluruh petani bisa mendapatkan pupuk.<br /><br />"Soal alasan seperti itu, kami kurang mengerti. Kami hanya berharap bisa mendapatkan pupuk dengan mudah sehingga tanaman kami tidak kekurangan pupuk. Kalau pupuknya cukup, hasilnya juga pasti akan lebih banyak dibanding sekarang," katanya.<br /><br />Desa Bapeang merupakan salah satu sentra pertanian di Kotim. Sebagian besar penduduknya berprofesi petani. Selain menanam padi dan palawija, penduduk juga membuka usaha beternak sapi karena pakan cukup tersedia di kawasan tersebut. <strong>(das/ant)</strong></p>