Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan siaga satu antisipasi terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. <p style="text-align: justify;">"Penetapan status siaga satu antisipasi terjadinya konflik itu dilakukan untuk mencegah tragedi di Mesuji Lapung, Sumatera Selasan serta Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak terjadi di Kotim," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Putu Sudarsana di Sampit, Kamis.<br /><br />Aparat kepolisian bersama pemerintah daerah saat ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi agar konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan maupun pertambangan tidak terjadi.<br /><br />Masyarakat juga diminta untuk berhati-hati serta tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya.<br /><br />"Kami menjamin tragedi Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan serta Pelabuhan Sape Bima, NTB tidak akan terjadi di Kotim," katanya.<br /><br />Mengenai perizinan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang ada di Kotim semuanya melalui proses yang ketat dan tidak sembarangan dan semua itu dilakukan guna menghindari adanya konflik.<br /><br />Apabila ada terjadi kesalahan atau hal yang tidak benar serta indikasi penyalahgunaan izin maka penegak hukumlah yang akan bertindak dan memberikan sanksi.<br /><br />Menurut Sudarsana, sesuai intruksi Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono pemerintah daerah diminta untuk menghentikan sementara pemberian izin baru terhadap perkebunan dan pertambangan.<br /><br />Selain itu pemerintah pusat juga mengintruksikan agar pemerintah daerah selalu melindungi dan menjaga setiap investor yang menanamkan modalnya di daerah.<br /><br />Ketua DPRD Kotim Jhon Krislie mengatakan, potensi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan dan pertambangan sangat besar. Untuk itu pemerintah daerah bersama aparat kepolisian perlu melakukan antisipasi mulai sekarang.<br /><br />Masih banyak sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang belum terselesaikan dan situasi tersebut dapat memicu pecahnya konflik.<br /><br />"Kami yakin apabila tidak ada upaya penyelesaiakan yang bijak dari pemerintah daerah konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan akan terjadi dan kondisinya akan lebih parah dari daerah lain," terangnya.<br /><br />Pihak DPRD Kotim sudah terlalu sering memperingatkan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk segera menuntaskan semua sengketa lahan, namun hingga sekarang tindakan nyata dari pemerintah daerah masih minim. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
